Ketua DPW PKS Jatim, Arif Hari Setiawan (kanan) memberi keterangan pers di Asrama Haji Surabaya. foto: didi rosadi/ BANGSAONLINE
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Langkah pemerintah melakukan pendataan ulama dan Pondok Pesantren (Ponpes) di Jombang dan di Gresik baru-baru ini mendapat reaksi keras dari Partai Keadilan Sejahtera. Terlebih pendataan itu dilakukan oleh polisi yang notabene sebagai aparat penegak hukum. Karena itu, Ketua DPW PKS Jatim, Arif Hari Setiawan menilai langkah polisi tersebut sebagai aksi teror.
“Kita laporkan surat edaran Kapolda Jatim yang menginstruksikan polisi mendata ulama itu ke Fraksi PKS DPRD Jatim dan DPP PKS,” kata Ketua Umum DPW PKS Jatim, Arif HS kepada wartawan di sela-sela Pra Rakorwil PKS Jatim di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Sabtu (4/2).
Baca Juga: Hadiri Rekerda DPD Pamekasan, Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Minta Kader Dukung Program Kerja Khofifah
Arif mengaku telah menerima laporan dari DPD PKS Kabupaten Jombang dan Malang tentang pendataan kiai dan ponpes yang dilakukan oleh aparat kepolisian setempat. Sebagaimana yang dimuat media online, pendataan hingga meliputi sejarah ponpes dan afiliasi politik.
“Data semacam ini untuk apa. Jangan sampai malah melakukan teror kepada masyarakat. Ingat, polisi dan aparat pemerintah lain itu digaji dari uang rakyat yang telah membayar pajak untuk negara. Jangan sampai rakyat tertindas,” ujar mantan Calon Wawali Kota Malang ini.
BERITA TERKAIT:
- Kiai-Kiai di Gresik Resah Resah Didata dan Didatangi Polisi, Ini Alasan Polres
- Soal Pendataan Kiai, MUI Desak Polres Gresik Berikan Penjelasan dan Klarifikasi
- Temui Gus Solah di Tebuireng, Kapolda Jatim Jelaskan Soal Pendataan Kiai
Baca Juga: IPM Jawa Timur 2019-2024 Naik Signifikan, Ketua DPD PKS Apresiasi Kinerja Khofifah-Emil
Di Jombang, lanjut Arif, Gus Solah sudah menyampaikan bahwa pendataan tersebut telah membangkitkan trauma para kiai, mengingatkan kepada masa orde baru dan PKI. “Ini kan namanya teror,” tegasnya lagi.
Pihaknya berharap langkah polisi tersebut, jangan sampai terkesan ada kepentingan politik dan menjadi alat kekuasaan. Polisi harus hadir di tengah masyarakat dan jangan tebang pilih. “Ini bisa menimbulkan traumatik di masyarakat,” cetusnya.
Untuk itu, Arif meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim juga ikut memberikan rasa aman kepada warganya, termasuk rasa aman kepada kiai dan ponpes-ponpes yang merupakan panutan warga Jatim yang religius. Agar situasi Jatim tetap aman dan kondusif.
Baca Juga: Kiai Munif Meninggal, Khozin: Beliau Sosok yang Sederhana dan Loyal
"Rasa aman dari bencana, rasa aman berkendara dan rasa aman melakukan aktivitas keagamaan dan pendidikan, seperti yang dilakukan para kiai di ponpes. Jangan lupa, ponpes adalah basis perjuangan rakyat sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga masa pembangunan ini,” pungkas Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim periode 2009-2014 itu. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
