MADANI Minta Mendikbud Dengar Aspirasi Masyarakat Soal Full Day School (FDS)

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (MADANI) meminta Mendikbud untuk mendengarkan aspirasi masyarakat luas terkait dengan rencana pemberlakuan sistem kegiatan belajar mengajar ala full day school (FDS).

"Saya yakin Pak Menteri akan arif mendengarkan suara masyarakat khususnya penggiat pendidikan yang keberatan dengan FDS," ungkap Ketua Umum MADANI, Idy Muzayyad kepada wartawan, Senin (12/6).

Menurutnya, Mendikbud perlu melakukan kajian lebih mendalam lagi tentang manfaat dan madharat FDS agar maksud baik untuk memajukan pendidikan Indonesia tidak malah menimbulkan hal yang kontraproduktif.

"Pak Jokowi sebagai atasan dari Mendikbud tentunya aware terhadap isu ini dan perlu memanggil Pak Menteri untuk klarifikasi, sebelum kebijakan ini terlanjur diberlakukan meski mendapat penolakan. Sebelum nasi menjadi bubur yang tentu akan mempunyai risiko sosial dan politik," imbuh Idy.

Dalam pandangan MADANI, rencana pemberlakuan FDS itu belum didasarkan pada penelitian dan kajian yang komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholder pendidikan.

Buktinya banyak elemen pendidikan di Indonesia yang merasa tidak diajak bicara dan kemudian kecewa dengan kebijakan FDS. Apalagi, lanjut Idy, penolakan FDS itu terjadi oleh banyak kalangan baik pegiat pendidikan keagamaan di pedesaan maupun pakar pendidikan modern di perkotaan.

Idy mencontohhkan, kalangan pendidikan diniyyah keberatan dengan alasan FDS akan mematikan keberadaan lembaga tersebut karena waktu belajar yang tidak bisa dikompromikan. Sementara pegiat pendidikan modern meganggap FDS justru akan membebani siswa dengan mata pelajaran dan justru akan mengurangi kesempatan mereka untuk belajar keterampilan hidup.

Di samping itu, ada pertimbangan sarana prasarana yang belum memadai di kebanyakan sekolah, aspek geografis bagi daerah yang bersiko mengalami kesulitan akses ke sekolah kalau pulang sore hari, faktor kapasitas guru bila harus mendampingi siswa seharian dan sebagainya.

"Pendeknya, Pak Mendikbud perlu meninjau ulang FDS, atau paling banter kalau akan diterapkan maka itu menjadi optional atau pilihan bagi lembaga pendidikan sekolah tertentu yang memang setelah dikaji perlu dan memenuhi syarat untuk penerapan FDS agar sesuai dengan tujuannya semula," pungkas Idy. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News