KH Abdul Wachid Badrus membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk penolakan terhadap pelaksanaan Full Day School dari Mendikbud RI. foto: BAMBANG DJ/ BANGSAONLINE
NGANJUK, BANGSAONLINE.com - Penolakan terhadap kebijakan Full Day School yang dicetuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI terus bermunculan dari berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Nganjuk.
Sebanyak 1500 santri dan tokoh pendidikan mulai dari Kepala Madin, Kepala TPQ/TPA, Pengasuh Pondok Pesantren, serta masyarakat Peduli Pendidikan se-Kabupaten Nganjuk siang tadi (19/6) tegas menyatakan sikap penolakan terhadap kebijakan tersebut.
Baca Juga: Tafsir Al-Isra 7: Sarjana Itu Menyobek Ijazahnya Sendiri
Peryataan sikap tersebut disampaikan seusai menggelar istiqhosah di Masjid Agung Baitusalam yang dihadiri Wakil Bupati Nganjuk KH Abdul Wachid Badrus.
Gus Wachid sapaan akrab Wakil Bupati, menegaskan dirinya juga menolak kebijakan FDS tersebut karena sangat merugikan proses perjalanan pendidikan keagamaan.
"Warga NU, khususnya Pesantren, Madrasah Diniyah, dan TPQ adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan karakter yang saat ini sedang gencar digaungkan pemerintah. Program belajar 8 jam dengan masuk sekolah 5 hari jelas sangat mengekang hak untuk mendapatkan pendidikan di luar sekolah," ujar pria yang juga Mustasyar Pengurus Cabang Nadhlatul Ulama (PCNU) Nganjuk ini.
Baca Juga: Komisi E Dorong Penguatan Peran Madrasah Diniyah
“Saya mengimbau dan berharap kepada Mendikbud supaya membatalkan FDS, karena masih ada upaya dan cara lain untuk memajukan dunia pendidikan,” kata Gus Wachid, Senin (19/06).
Cara lain itu dijelaskan Gus Wachid, bisa berupa bentuk pendidikan nonformal dan informal pendidikan, dengan penugasan siswa di luar jam belajar sekolah.
"Setidaknya, apa yang sudah tumbuh di masyarakat berupa pendidikan keagamaan melalui pondok pesantren dan TPQ/TPA, harus terus ditumbuhkembangkan agar lebih maju, bukan sebaliknya dikikis habis," tegasnya.
Baca Juga: Warga NU di Tuban Tolak FDS Lewat Baliho
“Saya tegaskan bahwa pahlawan tokoh pendiri bangsa Indonesia, mereka lahir dan mengenyam ilmu pendidikan di Pondok Pesantren dan Madrasah,” tegas Gus Wachid.
Peryataan sikap penolakan Wakil Bupati Nganjuk tersebut ditegaskan dengan membubuhkan tanda tangan di selembar kain putih sepanjang 10 meter bersama masyarakat perduli pendidikan se-kabupaten Nganjuk.
Sementara Ketua Pelaksana Kegiatan Forum Peduli Pendidikan Keagamaan Kabupaten Nganjuk Aziz Kabul Budiono, mengatakan jika pernyataan sikap ini nantinya akan dibawa ke Jakarta sebagai bentuk penolakan rencana FDS. (bam/rev)
Baca Juga: Tolak FDS, Mahasiswa PMII Luruk Pemkot Mojokerto
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
