Harga Gula Terpuruk, Arum Sabil: Pemerintah Harus Turun Tangan

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Terpuruknya harga gula petani makin merisaukan berbagai kalangan petani tebu berbagai daerah di tanah air. Di sejumlah daerah, lelang gula milik petani pada musim giling tahun 2017, telah pula beberapa kali gagal transaksi karena harga yang terbentuk terlalu rendah. Mengutip data Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI, harga gula petani pun terus merosot bahkan sempat menyentuh kisaran harga di bawah Rp9.200,- per kilo gram.

"Pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi persoalan ini. Ada tiga sentimen negatif yang pada akhirnya membawa dampak pada psikologis pasar, antara lain: isu terkait pengenaan PPN gula petani; batasan harga eceran tertinggi atau HET gula Rp 12.500/kg; serta membanjirnya peredaran gula rafinasi dan gula kristal putih (GKP) di pasar konsumsi dengan bahan baku gula mentah impor," ujar ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI HM Arum Sabil, Rabu, (16/8/2017).

Terkait hal tersebut, maka ketua Dewan Pembina APTRI HM. Arum Sabil dan ketum DPP APTRI H. Abdul Wahid telah membentuk tim kerja. Tim kerja ini diharapkan bisa melaksanakan tugas organisasi APTRI guna mengawal lahirnya kebijakan pemerintah yang pro petani tebu terkait tiga hal di atas.

"Dan kami mengapresiasi kinerja tim kerja DPP APTRI dalam melaksanakan tugas yang telah diputuskan bersama dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait masalah jatuhnya harga gula petani," jelas Arum Sabil.

Sesudah kordinasi secara intensif bersama ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum DPP, pada Selasa (15/8/2017) kemarin, Tim DPP APTRI telah melakukan rangkaian pertemuan dengan pejabat terkait di kantor Kementerian Perekonomian (Kemenko) RI. Tim Kerja APTRI tersebut, diantaranya adalah Ary Wachid (Litbang APTRI), Taufik Hidayat (wakil ketua APTRI Jateng) dan Made Windu (ketua APTRI Lampung).

Mengutip data tertulis dari hasil pertemuan di Kantor Kemenko, Tim Kerja APTRI pun telah buat kesepakatan bersama Dirut Bulog dan pejabat terkait di Kementrian Perekonomian.

"Alhamdulillah, hasilnya, positif. Secara tertulis telah ada empat kesepakatan. Pertama, Bulog ditugaskan menyerap gula petani. Kedua, Harga pembelian Bulog adalah sebesar Rp9.700,-/kg (tanpa dikenakan PPN). Tiga, Gula yang diserap Bulog adalah gula berstandar SNI. Empat, apabila terdapat pihak lain yang berkenan mebeli gula petani di atas Rp9.700,- (tanpa dikenakan PPN), maka Bulog tidak berkewajiban menyerap gula tersebut," rinci Arum Sabil.

Menurut Arum Sabil, soal gula ini, pemerintah selayaknya segera turun tangan menjalankan solusi yang telah disepakati tersebut. "Soal gula ini, pekan lalu, juga jadi sorotan di Dewan Ketahanan Nasional atau Wantanas di Jakarta. Banyak hal yang telah dibahas, di Wantanas yang diketuai Presiden tesebut. Termasuk telah pula kami minta supaya Bapak Presiden bersegera mengambil by pass atas masalah pertanian tebu dan pergulaan ini," ujar Arum sabil.

Arum yang juga menjadi narasumber utama dalam Rakertas tersebut menyinggung sejumlah hal yang dibahas di Rakertas tersebut, diantaranya terkait masalah kredit pupuk, saprodi, bibit tebu, irigasi, dan program revitalisasi tanaman tebu dan pabrik Gula.

Kebijakan pergulaan lainnya yang diantaranya juga terungkap dalam Rakertas tersebut, pejelasan secara terbuka dari perwakilan Kemendag, bahwa penjualan gula kepada konsumen itu bukan berdasarkan harga ecerean Tertinggi atau HET. "Melainkan berdasarkan acuan pembelian dan penjualan gula petani sesuai Permendag no 27 th 2017 sehingga tidak dilarang dan tidak akan ada sangsi hukum apabila harga Gula dijual di atas harga acuan," jelas Arum Sabil.

Sedangkan gula petani petani tanpa PPN, juga dibahas dalam rakertas. "Pun juga hal tersebut telah ditandaskan berulang kali termasuk ketika hasil pertemuan dengan Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan sebelumnya, bahwa berdasarkan UU no 42 th 2009 dan Perpres no 71 th 2015, gula petani bebas PPN baik itu saat masih di petani maupun hingga ketika dijual pedagangnya ke semua lini," imbuh Arum Sabil.

Adapun khusus persoalan meluasnya peredaran gula rafinasi, Ketua Dewan Pembina APTRI menegaskan, bahwa pihaknya akan gandeng polisi juga satgas pangan. "Untuk menyelamatkan program swasembada gula dan perlindungan pertanian tebu di dalam negeri, peredaran gula rafinasi yang tidak sesuai peruntukannya maka APTRI akan bergerak bersama dengan Mabes Polri dan Satgas Pangan guna menegakkan hukum yang berlaku," tegas Arum Sabil. (*)