Tingkatkan Kinerja OPD, Bupati Tantri Pimpin Evaluasi AKIP

Tingkatkan Kinerja OPD, Bupati Tantri Pimpin Evaluasi AKIP Bupati Tantri saat memimpin evaluasi AKIP.

PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE didampingi Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko, menghadiri evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2017 di ruang pertemuan Tengger, Kantor Bupati Probolinggo.

Dalam evaluasi AKIP tahun 2017 ini, Pemkab Probolinggo menargetkan perolehan nilai BB (71,00). Raihan ini meningkat dan sebagai tindak lanjut dari perolehan nilai B (60,00) pada tahun 2016 lalu.

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono dan Ketua Tim Evaluator AKIP Provinsi Jawa Timur Sri Munawati beserta tim.

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE mengungkapkan beberapa isu strategis yang menjadi perhatian khusus dan sasaran kinerja sejak menjabat sebagai Bupati Probolinggo.

“Di antara isu strategis tersebut adalah bentang wilayah yang cukup luas terdiri atas daerah pegunungan dan bibir pantai serta jumlah penduduk yang tidak sedikit dengan adanya masalah kemiskinan di dalamnya serta masih kurang maksimalnya nilai pelayanan publik di mata umum,“ katanya.

Menurut Bupati Tantri, secara geografis Kabupaten Probolinggo memiliki luas wilayah 1.696,17 Km2, membutuhkan infrastruktur yang memadai dan rawan bencana alam. "Dengan jumlah penduduk 1.127.950 orang, Indeks Kesehatan sebesar 0,7, Indeks Pendidikan sebesar 0,47, tingkat kemiskinan tinggi sebesar 22,14% dan tingkat pengangguran terbuka mencapai 1,98%," jelasnya.

Bupati Tantri menegaskan bahwa selama ini pihaknya sudah maksimal menindaklanjuti masukan yang diberikan terkait evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Di mana IKU di lingkungan Pemkab Probolinggo memfokuskan kembali program prioritas. Salah satunya merampingkan program dari 241 program menjadi 194 program.

“Harapannya mampu lebih fokus dalam pelaksanaan program dan pada hasil yang sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo. Untuk kinerjanya kami sudah meningkat dari mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI,“ terangnya.

Klik Berita Selanjutnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO