Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jatim Anik Maslachah.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Dalam pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Jawa Timur, tidak sedikit persoalan yang disampaikan mayarakat, seperti yang diterima Anik Maslachah. Anggota DPRD Jatim asal dapil Surabaya dan Sidoarjo ini disambati persoalan pencairan BOS MI (madrasah ibtidaiyah).
"Banyak persoalan yang dikeluhkan masyarakat, salah satu yang penting adalah pencairan dana BOS untuk MI yang hanya 40 persen. Akibatnya meresahkan mengganggu proses KBM (kegiatan belajar mengajar, red),” tutur Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jatim ini, Selasa (10/10).
Anik menuturkan, bagi sekolah swasta hitungan perolehan BOS siswa itu sudah masuk hitungan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah). Karena itu, jika pencairannya hanya 40% maka akan menghambat proses kegiatan belajar.
“Pemerintah pusat harus peka, apalagi sekolah merupakan program prioritas yang menjadi pelayanan sosial dasar bagi para generasi penerus bangsa ini," tegas Ketua DPW Perempuan Bangsa Jatim ini.
Alumni Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ini mengungkapkan, sebenarnya perwakilan dari kepala sekolah dan lembaga Ma'arif dari Sidoarjo dan beberapa daerah lainya sudah ngeluruk ke DPR RI, untuk meminta difasilitasi persoalan tersebut. Tapi hingga kini belum ada kepastian.
"Saya segera dicairkan kekurangannya karena pada hakekatnya alokasi keuangan sudah tercover di APBN. Bulan ini adalah triwulan ke 4 semua pendapatan yang sah juga sudah masuk, sehingga tidak ada alasan kalau pemerintah menghambat proses pencairan BOS MI,” pungkas perempuan berkerudung tersebut. (mdr/ian)
