KEDIRI (bangsaonline) - Kebijakan pemerintah membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi menuai penolakan dari sejumlah petani di Kediri, Jawa Timur. Mereka menilai kebijakan baru tersebut menyulitkan kaum petani kecil, yang selama ini disusah oleh berbagai persoalan produksi.
”Kami ini sudah kebingung masalah biaya produksi yang tinggi, mulai harga bibit, pupuk naik. Jika pemerintah membatasi pembelian solar subsidi, ini berarti menambah persoalan baru bagi para petani. Kegiatan produksi petani tidak lepas dari solar, karena bahan bakar dari mesin traktor, disel untuk irigasi juga dari solar,” keluh Gatot, petani di Kelurahan Banjar Mlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Rabu (7/8).
Baca Juga: Gandeng UPT Metrologi Legal Sidoarjo, Polisi Cek SPBU
Gatot mengaku, kebutuhan solar relatif banyak saat masa tanam seperti saat ini. Ia membutuhkan solar untuk menjalankan mesin traktor dan menghidupkan mesin disel untuk irigasi. Untuk lahan pertanian miliknya seluas 400 rhu, ia membutuhkan solar sedikitnya 70 liter dalam sehari. “Sekarang ini beli solar tidak gampang, harus membawa surat pengantar dari kelurahan. Padahal, sebelumnya tidak serumit ini. Kenapa Presidennya baru, petani justru dipersulit seperti ini. Dulu janjinya, petani akan diperhatikan,” pinta Gatot menggerutu.
Hal senada diungkapkan Ali, petani lain. Ia meminta pemerintah memberikan skala prioritas kepada para petani untuk mendapatkan solar subsidi. Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya memberikan perlakuan sama dengan para pengusaha dalam mendapatkan solar. “Harusnya ada skala prioritas. Jangan seperti ini, petani yang membutuhkan solar disamakan dengan pengusaha. Pemerintah harus mengevaluasi kembali kebijakan yang kami rasa itu tidak memihak pada kalangan petani kecil,” desak Ali.
Seperti diberitakan sebelumnya, para sopir angkutan umum, khususnya truk lintas kota mengeluhkan pembatasan pembelian BBM solar solar subsidi. Mereka kesulitan mendapatkan solar, karena waktu pembelian di SPBU dibatasi. Padahal, para sopir selalu melakukan perjalanan malam hari, saat memuat bahan makanan ke ibu kota.
Baca Juga: Pengawasan Terakhir Sebelum Lebaran, Disperdagin Kota Kediri Tak Temukan Kecurangan di SBPU
Pembatasan solar subsidi, bahkan secara tegas ditolak oleh Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kediri. Menurut Organda pembatasan jam pembelian solar membuat mereka kebingungan, dalam menerapkan tarif. Organda khawatir, pembatasan jam pembelian solar subsidi malah dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan secara sepihak, dengan jalan menaikkan tarif angkutan umum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
