Khoirul Huda
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Mutasi 214 pejabat eselon IV, III, dan II yang dilakukan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dinilai langka oleh DPRD setempat. Pasalnya reposisi pejabat ini dilakukan di tengah pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018 yang saat ini masih berlangsung.
"Bagi DPRD, mutasi 214 pejabat ini menarik. Ini langka karena di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi di tengah pembahasan RAPBD," ujar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Khoirul Huda kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (14/11/2017).
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
Dalam kesempatan ini, Huda mengingatkan bahwa mutasi pejabat kali ini tidak akan mengurangi tanggung jawab para pejabat yang baru dilantik, khususnya para pejabat eselon III dan II yang memangku jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Program apa saja yang telah disodorkan pejabat lama dalam RAPBD 2018 menjadi tanggung jawab pejabat yang baru," papar politikus PPP asal Manyar ini.
"DPRD tidak ingin mendengar alibi atau alasan dari pejabat baru tidak mau bertanggungjawab terhadap program atau kegiatan di RAPBD 2018 karena merasa tidak ikut membuat kebijakan sejak awal. Makanya, jauh hari kami ingatkan," terangnya.
Sesuai nota keuangan RAPBD 2018 yang dibacakan oleh Bupati Sambari pada paripurna, bahwa kekuatan APBD Gresik 2018 direncanakan sebesar Rp 2.877.270.963.500 (2,8 triliun).
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
"Kami menaruh harapan besar bagi Kepala OPD baik baru dilantik atau lama agar bisa merealisasikan program tersebut," harapnya.
"Mudah-mudahan ada perbaikan kinerja dengan dimutasinya beberapa pejabat eselon II," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
