Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahjunianto.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - DPRD Provinsi Jawa Timur mendesak pemerintah pusat memberikan diskresi atau kebebasan mengambil keputusan terhadap pengelolaan jembatan timbang. Mengingat, tempat kontrol tonase kendaraan angkut tersebut sudah setahun lebih tidak berfungsi. Padahal peranannya dalam menjaga kondisi jalan sangat diperlukan.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahjunianto. Politikus PKS yang akrab disapa Ustadz Hamy itu mengutarakan, adanya semacam perjanjian kerjasama pengelolaan antara pemprov dengan pemerintah pusat. Sebab, menurutnya masalah jembatan timbang ini sebenarnya bisa dilakukan diskresi berupa pelimpahan ke pemprov. Alasan yang dipakai untuk diskresi adalah kebijakan terobosan. Dengan begitu badan pemeriksan keuangan (BPK) dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) tidak mempermasalahkan kebijakan tersebut.
“Artinya bukan pelanggaran, tapi kalau tidak ada itu ketika operasi kita kena operasi. Beberapa waktu lalu ke Kementerian Perhubungan soal jembatan timbang, sampai terakhir ke sana betul-betul minta dengan sangat dan hormat. Tapi eselon tiga yang menemui kami tidak bisa apa-apa. Jadi harus ketemu Dirjen,” ujar Hamy, Selasa (26/12).
Politikus yang dikenal sebagai konsultan pendidikan ini mengungkapkan, dari 19 jembatan timbang yang ada di Jatim, hanya dua dioperasikan oleh pemerintah pusat.
“Yakni di Widang, Tuban dan satu lagi di perbatasan antara Ngawi dan Solo,” beber Hamy.
Ini berarti, 17 jembatan timbang lainnya mangkrak tidak berfungsi. “Ini sebetulnya kalau mau BPK juga bisa mengusut. Mengapa kok sampai mangkrak,” tuturnya.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota komisi D DPRD Jatim, Achmad Heri. Menurutnya, ada dua alasan kenapa hingga sekarang jembatan timbang tidak kunjung beroperasi. Yaitu keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh pemerintah pusat di jembatan timbang. Maka dari itu, dirinya berharap pemerintah pusat melakukan kerjasama dengan pemprov.
