Dr. Freddy Poernomo, Ketua Komisi A DPRD Jatim.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Jawa Timur memberi sinyal keberatan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait rencana penarikan zakat yang dipotong dari gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasalnya, selain masalah zakat adalah urusan personal, ASN sudah dibebankan dengan banyak potongan.
Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Purnomo mengatakan, urusan zakat ini adalah soal pribadi masing-masing. Sebagai negara berazaskan pancasila dan bukan agama, sebaiknya kebijakan ini tidak perlu diatur apalagi memaksa dan mewajibkan. Karena itu pihaknya minta kebijakan tersebut dikaji ulang.
“Pemerintah tidak perlu mengurus hak seseorang terlalu detail,” ujar Freddy, Jumat (9/2).
Ditambahkan politis Golkar itu, jika soal zakat seseorang harus ikhlas dan tidak dapat dipaksakan, sehingga pemerintah perlu mengaji ulang kebijakan tersebut yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
“Meski rata-rata ASN adalah muslim tapi tidak semena-mena memberlakukan kebijakan tersebut. Untuk itu lebih baik kebijakan tersebut ditinjau ulang,” tegas Ketua Komisi A DPRD Jatim itu.
Terpisah, Ketua Komisi ll DPR RI, Zainudin Amali mengaku jika pemotongan pajakbdaringaji ASN itu masih wacana. Namun jika banyak penolakan maka dipastikan tidak akan ditindaklanjuti.
“Yang saya tahu itu masih wacana,” kata Zainuddin Amali.
