H. Heru Sukresno, Kepala BPKAD Pacitan. foto: YUNIARDI S/ BANGSAONLINE
PACITAN, BANGSAONLINE.com - Belanja bahan bakar minyak (BBM) sepertinya menjadi lahan subur permainan anggaran bagi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Pacitan. Hal itu terkuak dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas tata kelola APBD Tahun Anggaran 2017. Setidaknya hampir satu miliar lebih anggaran negara menguap hanya untuk belanja BBM.
Menurut sumber yang bisa dipercaya, temuan tersebut setelah BPK melakukan pemeriksaan tematik pada tata kelola administrasi keuangan di sejumlah OPD, salah satunya belanja BBM.
Baca Juga: Kejari Pacitan Ungkap Tindak Pidana Korupsi Proyek Parkir Pantai Klayar Senilai Rp 1 M
"Mekanisme pemeriksaan kali ini memang sedikit berbeda, sebab BPK menggunakan dua tematik, di mana satu tematik di antaranya terkait belanja BBM," ujar sumber yang meminta tidak disebutkan jati dirinya, Selasa (29/5).
Sumber yang juga memangku jabatan strategis di Pemkab Pacitan itu mengungkapkan, sebelum melakukan pemeriksaan terhadap belanja BBM, para auditor keuangan negara itu masuk ke banyak SPBU yang ada di Pacitan. Mereka mengumpulkan data-data mulai dari jumlah petugas SPBU, pembagian shift kerja, hingga kuota penjualan BBM serta spesimen tanda tangan petugas dan stempel.
"Dari pengumpulan data lapangan itulah hingga berhasil menguak adanya dugaan permainan belanja BBM di banyak OPD. Beberapa temuan itu seperti kwitansi pembelian BBM di sebuah SPBU misalnya, namun tanda tangan petugas dan stempel tidak sama. Di SPBU itu punya stempel dengan bentuk kotak, akan tetapi dalam lampiran SPJ belanja BBM, stempel berbentuk bulat. Hal inilah yang membuat kecurigaan auditor hingga berhasil mengungkap adanya dugaan penyelewengan belanja BBM mencapai miliaran rupiah," ungkap sumber tersebut.
Baca Juga: Luncurkan Surat Perintah Pada Tim Penyidik, Kajari Pacitan Cium Kasus Dugaan Korupsi
Banyak OPD yang akhirnya harus mengembalikan uang belanja BBM ke kas daerah. Bahkan ada satu bagian lingkup Sekretariat Kabupaten Pacitan yang harus meretur uang negara hingga Rp 200 juta lebih.
"Hampir semua OPD kecokok tangan BPK. Termasuk beberapa kecamatan juga banyak yang harus mengembalikan belanja BBM-nya ke kas daerah. Namun yang terbanyak OPD-OPD yang masif melakukan perjalanan dinas lapangan," bebernya.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Sekretaris Inspektorat Pacitan Djoko Mulyono, enggan memberikan keterangan rinci atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terkait belanja BBM tersebut. Ia menegaskan jika hal tersebut merupakan kewenangan Inspektur Inspektorat, Lan Naria Hutagalung.
Baca Juga: Salah Seorang Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana KUPS Meninggal Dunia di RS dr Soetomo
"Memang kami (Inspektorat) sebagai fungsi koordinatif selama berlangsungnya audit BPK. Akan tetapi soal LHP, sepenuhnya kewenangan Bu Inspektur," tegas Djoko.
Sementara Lan Naria Hutagalung belum bisa dikonfirmasi terkait temuat tersebut. Saat ditemui wartawan, Senin (28/5) kemarin, mantan Kepala Distamben itu tengah mengikuti rakor dengan bupati.
Terpisah, Kepala BPKAD Pacitan Heru Sukresno juga mengaku tak mempunyai kewenangan untuk memberikan keterangan. "BPKAD itu hanya menyampaikan laporan keuangan mulai dari neraca hingga laporan operasional (LO). Hanya kebetulan para auditor BPK memang menempati gedung BPKAD selama melakukan pemeriksaan. Akan tetapi soal LHP, Inspektorat yang lebih berwenang memberikan keterangan," tandas Heru. (yun/rev)
Baca Juga: Kediaman Salah Satu Tersangka Korupsi Dana KUPS Lenyap Tersapu Air Bah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
