Kurtubi menuntut SKK Migas dibubarkan akrena jadi sarang mafia. Foto: merdeka.com
Sebelumnya, mantan Ketua DPC Partai Demokrat Tri Dianto menuding dugaan korupsi yang melibatkan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini berkaitan dengan bekas partainya dulu. Duit dugaan suap yang diterima Rudi diduga akan digunakan untuk mendanai Konvensi Capres Partai Demokrat yang akan digelar dalam waktu dekat.
Rudi disebut-sebut sebagai orang dekat Ketua Pengawas SKK Migas sekaligus Menteri ESDM Jero Wacik . Di Partai Demokrat, Jero menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi.
"KPK harus berani mengungkap kasus ini sampai tuntas dan jangan hanya selesai di Kepala SKK Migas, kalau perlu KPK periksa Menteri ESDM karena Kepala SKK Migas adalah orang terdekat menteri ESDM," kata Tri Dianto lewat pesan singkat.
"Jangan-jangan uang suap itu mau untuk pendanaan konvensi Demokrat," tuding dia.
Lalu bagaimana tanggapan SKK Migas? Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) gerah mendengar tudingan bahwa lembaga tersebut menjadi sarang korupsi, sarang mafia migas hingga berimbas pada turunnya produksi minyak (lifting) nasional. Beberapa kali ekonom dan pakar migas mendesak SKK Migas dibubarkan.
Deputi Pengendalian Perencanaan SKK Migas Aussie B. Gautama menilai pihak-pihak yang membenci lembaganya tidak mengerti seluk-beluk bisnis migas. Bahkan, tuntutan pembubaran itu bisa berdampak pada kekacauan pengelolaan energi nasional.
"Kalau ada yang minta SKK Migas dibubarkan, orang yang bilang itu berarti sangat tidak mengerti apa yang terjadi. Dia tidak tahu skala kerugian yang dialami Indonesia dengan bolak-balik mengubah tata kelola. Dia tidak memikirkan risiko itu," ujarnya di Jakarta, Rabu (10/9).
Aussie mengklaim pihaknya menjaga kedaulatan energi nasional dibanding ketika sektor hulu masih dikelola PT Pertamina. Dulu, cost recovery perusahaan migas tidak pernah dibicarakan, dan langsung ditagihkan ke pemerintah di akhir tahun anggaran tanpa ada pemeriksaan ulang realisasi kerjanya.
Setelah muncul BP Migas pada 2002, yang kemudian digantikan SKK Migas, Work Plan and Budgeting (WPBN) setiap Kontraktor Kerja Sama ditentukan setahun sebelum operasional.
"Semua sudah divalidasi SKK migas, jadi tidak ada kegiatan hulu migas tanpa persetujuan. Jadi tidak berlebihan kalau kami bilang SKK migas menegakkan kedaulatan energi di sektor hulu," kata Aussie.
SKK Migas menyatakan tidak keberatan dibubarkan, toh lembaga ini dibentuk untuk memastikan negara bisa mendapatkan keuntungan maksimal dari sektor migas. Aussie hanya menyayangkan orang yang mendesak pembubaran tidak punya solusi lebih baik, buat menjaga stabilitas industri jangka panjang.
Apalagi Indonesia kini mengalami krisis energi, dengan potensi impor minyak mencapai 2,2 juta barel per hari. Sedangkan sekarang penemuan sumur baru amat minim, sehingga pekerjaan rumah di sektor hulu sedang menumpuk.
"Pertanyaannya sekarang ada krisis energi, ada institusi yang berjalan tapi tidak sempurna, apa kita mau bubarkan? Bikin organisasi lagi, kalau saya ditanya enggak perlu," kata Aussie.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
