Guru Honorer di Blitar Masih Mogok, Dinas Pendidikan Bereaksi

BLITAR, BANGSAONLINE.com - Kekecewaan guru honorer terkait rekrutmen CPNS 2018 berbuntut panjang. Setelah melakukan aksi unjuk rasa di masing-masing kecamatan dilanjutkan dengan unjuk rasa akbar di kantor DPRD Kabupaten Blitar, mereka juga melanjutkan aksi mogok mengajar. Aksi mogok mengajar yang dilakukan guru honorer ini sudah berlangsung sejak Senin (24/9) lalu dan rencananya baru akan diakhiri pada Sabtu (29/9)

Menangapi hal ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar bereaksi. Kepala Dinas Pendidikan Budi Kusumarjaka memberi imbauan agar aksi mogok mengajar dihentikan. Karena berimbas pada lumpuhnya aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah.

"Kami mengimbau teman-teman untuk tidak lagi melakukan aksi mogok mengajar. Kami akui karena aksi mogok mengajar ini, dunia pendidikan di Kabupaten Blitar lumpuh. Khususnya SD dan SMP. Apalagi SD yang guru kelasnya berstatus guru tidak tetap (GTT) beberapa hari ini yang mengajar mereka bukan guru kelasnya, tapi polisi. Meski kelas tidak lumpuh tapi proses belajar mengajar jadi tak maksimal karena mengajar kan bukan keahlian polisi," jelas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Budi Kusumarjaka, Kamis (27/9).

Menurut Budi, Pemkab Blitar melalui Dinas Pendidikan,Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan DPRD Kabupaten Blitar akan segera menyampaikan tuntutan guru honorer ke pemerintah pusat.

"Selama kami menyampaikan tuntutan ke pusat, kami berharap teman-teman honorer kembali ke sekolah untuk mengajar," ungkap Budi.

Selain itu, kata Budi, Bupati Blitar juga akan membawa masalah ini ke forum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia (Apkasi). Karena masalah darurat kekurangan tenaga pendidik ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Blitar, namun hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami hal yang sama. "Semua aspirasi yang disampaikan akan kami sampaikan ke pusat," imbuhnya.

Lebih lanjut Budi menjelaskan, kuota rekrutmen CPNS 2018 khusus pendidik di Kabupaten Blitar yang hanya 228 tidak akan berarti apa-apa dibandingkan jumlah kekurangan guru.

Dinas Pendidikan mencatat, per Maret 2018 lalu, kekurangan guru mencapai 2.292. Jumlah itu masih akan terus bertambah, karena pada akhir 2018 akan ada 500 guru PNS yang pensiun. Menyusul 2019 sekitar 1.000 guru juga akan memasuki masa pensiun.

Sebelumnya, Ketua PGRI Kabupaten Blitar Munthohar mengatakan, PGRI tidak pernah memberi instruksi guru honorer untuk mogok mengajar. Namun, hal itu adalah inisiatif dari para guru honorer sendiri. Meski begitu, Munthohar mengaku mendukung aksi yang dilakukan para guru honorer. Aksi ini dirasa perlu, agar pemerintah mengetahui kebutuhan jumlah guru di setiap sekolah.

"Kami minta agar kepala dinas menyampaikan hal ini pada bupati untuk selanjutnya bupati menyampaikan keluh kesah ini ke pusat," ungkap Munthohar. (ina/rd)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News