​ Jokowi Mau Bubarkan Petral, Tempat Mafia Migas, Kurtubi: Harus Didukung

JAKARTA(BangsaOnline) Tepat dan bersejarah bila pemerintahan Jokowi-JK mau membekukan PT. Petral. Bahkan Jokowi-JK harus lebih berani lagi dengan membubarkan Petral.

Demikian disampaikan pakar ekonomi-energi, Kurtubi. Menurut Kurtubi, dengan pembubaran ini maka Pertamina dapat membeli langsung migas dari produsen, dan bukan lagi dari trader seperti Petral. Pemerintahan Jokowi-JK pun bisa menggunakan jalur government to government (G to G).

"Misalnya, antara Menteri ESDM Republik Indonesia dengan Menteri Energi Arab Saudi," kata Kurtubi, sambil mengatakan langkah Jokowi-JK untuk memberantas mafia migas dengan membekukan Petral harus didukung.
"Begitu pula lembaga seperti SKK Migas dan sejenis, harus dihapus. Selain untuk penghematan dan menyederhanakan proses investasi eksplorasi, itu juga menutup peluang mafia migas," ujar Kurtubi (Selasa, 23/9).

Di samping itu, Kurtubi juga mengusulkan agar cadangan terbukti migas dan tambang yang ada di perut bumi Indonesia harus dinyatakan sebagai Milik Negara yang pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan negara yang dibentuk UU. Pemerintahan Jokowi-JK harus menyatakan kepemilikan tersebut dalam bentuk sertifikasi atas nama perusahaan negara dan dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan negara.

"Perusahaan negara ditugaskan untuk memaksimumkan penerimaan negara dari migas dengan diberi hak untuk memonetasi proven reserves melalui dua jalur teori, yakni bankable dan tradeable," ujarnya.

Selain itu, perusahaan negara diwajibkan memenuhi BBM dan gas untuk dalam negeri dimana harganya ditentukan pemerintah. Dalam konteks itu, maka perusahaan negara harus dikelola secara transparan, tidak boleh diintervensi, serta harus antikorupsi.

Dengan langkah-langkah itu, Kurtubi menyatakan optimis Jokowi-JK bisa menjadikan migas sebagai sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur secara masif di seluruh Indonesia.

Dengan pembangunan infrastruktur, maka mendorong pemerataan dan ujungnya meningkatkan pendapatan petani dan buruh tani. Bahkan Jokowi-JK nantinya bisa memerintahkan Bulog agar membeli hasil panen petani dengan harga yang pantas.

"Pemerintah bisa mengakumulasi dana untuk pembiayaan infrastruktur dan meningkatkan pendapatan petani dengan meluruskan tata kelola migas dan tambang," demikian Kurtubi.

Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan pengelola minyak bumi, gas, dan pertambangan. Hal ini guna memberantas keberadaan mafia di sektor energi.

"Salah satu akar persoalan kita di negeri ini kenapa tidak kaya, tetap tidak makmur-makmur di dalam pengelolaan energi kita. Di mana energi sarat dengan kepentingan," kata Hasto Kristiyanto di Rumah Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta (Selasa, 23/9).

Menurutnya, begitu banyak persoalan di sektor-sektor energi nasional, seperti pada sisi trading, produksi, dan sektor hulu.

"Muncullah gagasan di situ bahwa diperlukan suatu audit. Jadi, tema sentralnya sebenarnya adalah audit migas," kata Hasto.

Dia menambahkan, dalam melakukan audit, banyak perusahaan-perusahaan pengelola migas perlu dihentikan operasionalnya. Juga tidak menutup kemungkinan dibubarkan sementara. Salah satunya anak usaha PT Pertamina yang selama ini menjalankan fungsi dan pengadaan minyak yaitu Petral.

"Di mana dari sisi hulu dan hilirnya meminimalkan sebagai macam bentuk kongkalikong bisnis, persekongkolan bisnis. Berbagai macam bentuk mafia pun bisa dijalankan dengan baik," bebernya.

Hasto memastikan bahwa perusahaan-perusahaan pengelola migas yang hanya menjadi ajang kepentingan pencari keuntungan perlu ditiadakan. Lantaran, selama ini, justru menghambat pencapaian target migas nasional.

"Dan di sisi tradernya ini dilihat peran negara itu seringkali dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan, lobi-lobi perdagangan minyak itu," jelasnya.

"Ini baru usulan, ini nanti pak Jokowi-JK yang akan memutuskan," tegas Hasto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News