KEDIRI, BANGSAONLINE.com – Tingginya Non Performing Loan (NPL) Perusahaan Daerah (PD) BPR Kota Kediri yang mencapai 46 persen, membuat pihak pengawas akan mengambil langkah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terutama SDM para pegawai BPR.
Sebelumnya, kondisi yang demikian itu sudah dinyatakan 'sakit' oleh pihak Komisi B DPRD Kota Kediri, hingga perlu dilakukan revolusi di tubuh BPR.
“Evaluasi bukan hanya tataran di jajaran pimpinan PD BPR, melainkan menyeluruh hingga para pegawai terutama yang sering melakukan penyaluran kredit. Karena bisa jadi penyakitnya bukan pada tataran unsur pimpinan, melainkan para karyawannya juga bisa,” ujar anggota dewan pengawas PD BPR Kota Kediri Iswanto, Senin (21/1).
Iswanto mengakui, memang sempat terjadi kekosongan dewan pengawas PD BPR mulai Januari 2018 dan baru terisi November 2018. “Karena ada aturan baru dari OJK, sempat terjadi kekosongan OJK, karena saat dibuka pendaftaran pengawas OJK, banyak yang tidak memenuhi syarat. Yakni sertifikasi,” ujarnya.
Bulan November dewan pengawas baru terbentuk. Yakni, ketuanya I Putu Wayan dari Surabaya merupakan pengawas dari independen dan dari unsur PNS, diisi oleh dirinya. Untuk itu, dengan melihat kondisi BPR seperti ini, pihaknya akan bekerja ekstra, terutama selalu koordinasi dengan otoritas jasa keuangan (OJK) untuk menyelamatkan BPR.
“Salah satunya dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi tentang SDM para pegawai BPR yang mencapai puluhan ini,” ujarnya.
Masih kata Iswahyudi, selain akan melakukan evaluasi SDM para pegawai, pihaknya juga sedang menunggu hasil audit dari kantor akuntan pubik (KAP) yang saat ini sedang berlangsung.
“Saat ini juga sedang dilakukan audit, hasilnya nanti juga kami jadikan bahan evaluasi,” ujarnya.
Sejumlah upaya terus dilakukan untuk membuat PD BPR Kota Kediri kembali sehat. Dewan pengawas yang baru dilantik pada November lalu, juga sudah memberikan pressure pada manajemen PD BPR Kota Kediri. Sejumlah jaminan yang dinilai macet mulai dilakukan pendataan. Terbukti terdapat belasan jaminan yang rencananya masuk dalam daftar lelang.
“Targetnya Februari sampai Maret ini ada 14 jaminan yang kita lelang. Semuanya kita nilai sudah macet. Untuk besaran nilainya mencapai Rp 4 miliar,” jelas Iswanto yang juga menjadi ASN di Bagian Perekonomian Pemkot Kediri.
Saat ditanya apakah penyebab kenaikan NPL tersebut berhubungan dengan kinerja direktur PD BPR Kota Kediri, Iswanto menegaskan hal ini merupakan kinerja keseluruhan manajemen.
“Kita belum bisa menyimpulkan di mana penyebabnya. Kan masih menunggu hasil audit keseluruhan. Kalau Pak Sugiarto (Direktur PD BPR Kota Kediri) juga tidak bisa dikatakan kinerjanya jelek. Sebab awal pertama menjabat kemarin beliau juga sempat memberikan laba sebesar Rp 1,9 miliar. Cuma ditahun 2018 ini memang mengalami penurunan laba sehingga NPL-nya naik,” tegas Iswanto.
Diketahui, PD BPR Kota Kediri memiliki dua cabang yakni di Malang dan Ngawi. Dari cabang ini diketahui kredit bermasalah paling besar terdapat di kantor pusat dan Kantor Cabang Ngawi.
Untuk diketahui, hingga bulan September 2018 NPL di BPR Kota Kediri untuk netto 46 persen, sedangkan bruto mencapai 54 persen. Dengan rincian kredit macet Rp 14 miliar, kurang lancar Rp 1,1 miliar, dan diragukan Rp 1 miliar.
Sebelumnya, pihak DPRD kota Kediri juga berencana menggelar pembahasan PD BPR melalui panitia khusus (Pansus). Pasalnya, kalangan dewan melihat kondisi BPR sudah sangat akut penyakitnya. (rif/ian)
