Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Dr. Nata Irawan, Kepala Balai Besar Malang Pemerintahan Desa Edy Supriyanto, Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali, Anggota V BPK RI Ir. Isma Yatun, M.T, serta Bupati Bangkalan Abdu Latif Imron.
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com -
Ketua Edy Supriyanto, Kepala Balai Besar Malang Pemerintahan Desa selaku Ketua Pelaksana kegiatan ini, menyampaikan digelarnya forum ini dalam rangka meningkatkan Aparatur Desa, agar dapat memahami efektivitasd APBN yang dikucurkan ke Desa.
Baca Juga: Tuntutan Warga Batah Barat Bangkalan saat Datangi Inspektorat
Sementara Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron yang hadir dalam kesempatan itu berharap forum ini bisa menyamakan persepsi antara Pemdes dan Pemkab demi pembangunan Bangkalan yang lebih baik.
"Gunakan alokasi dana desa (ADD) dengan bijak," pesan Bupati Bangkalan dalam sambutannya. Selain itu, ia berharap kepada para kades untuk lebih berperan aktif menjaga lingkungannya, utamanya dalam hal penyebaran narkoba serta isu radikalisme.
Hadi Prabowo, Sekjen Kemendagri, dalam pengarahannya menjelaskan bahwa sejak 2014 lalu, desa menjadi proritas dalam hal pembangunan. "Desa diberikan mandat yang lebih luas dan menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat sebagai ujung tombak masyarakat bawah," ujarnya.
Baca Juga: Kukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Pj Bupati Wanti-Wanti soal Pencairan Dana Desa
"Sejak 2014, sudah 257 triliun rupiah dana yang dikucurkan ke desa sebagai wujud perhatian pemerintahan kepada desa," ungkap Hadi Prabowo.
Hal senada disampaikan Zainuddin Amali selaku Ketua Komisi II DPR RI. Ia mengajak kepala desa dan aparaturnya mampu mengelola ADD yang setiap tahunnya terus meningkat. Sebab, pembangunan desa merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo dalam Nawacita.
"Oleh karena itu, saya harap kepada kepala desa agar meningkatkan kapasitasnya agar mampu membagun desanya menuju desa maju dan sejahtera," pungkas politikus Golkar ini.
Baca Juga: Masyarakat Desa Asem Nunggal Sampang Protes Program Makadam dan PJU Belum Terealisasi
Turut hadir dalam acara ini, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Dr. Nata Irawan, Anggota V BPK RI Ir. Isma Yatun, M.T, Wakil Bupati Sampang, Sumenep, Perwakilan Bupati Pamekasan, beserta camat dan perwakilan kades se-Madura. (uzi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
