MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Transmigrasi kini menjadi program mati suri. Tahun ini, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskoumnaker) sebagai pihak berkompeten bahkan telah meniadakan pos pembiayaan pemberangkatan calon transmigran berikut akomodasinya.
Itu setelah beberapa tahun terakhir, Pemkot Mojokerto tak memberangkatkan satu pun transmigran ke luar pulau Jawa. Sementara ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut hanya menyisakan anggaran sosialisasi transmigrasi sembari berharap ada warga masyarakat yang mau berangkat mengubah kehidupannya di pulau seberang.
Baca Juga: DPMPTSP dan Naker Tuban Bakal Berangkatkan 4 Keluarga Program Transmigrasi, Begini Persyaratannya
"Yang tersisa hanya anggaran sosialisasi saja sebesar Rp 20 juta. Jika ada yang bersedia berangkat, maka akan dialokasikan tahun depan, atau diikutkan Provinsi (Jatim) karena anggarannya sudah nggak ada," cetus Kepala Diskoumnaker Kota Mojokerto, Hariyanto menjawab pertanyaan wartawan, Senin (11/3).
Mantan Kadispendik itu menuturkan pihaknya tak lagi mengalokasikan pembiayaan untuk program tersebut. "Bukan menghapus, programnya tetap ada, namun hanya untuk sosialisasi saja," urainya.
Ia mengungkapkan hingga menginjak bulan ketiga tahun ini, calon peserta transmigrasi masih nol. "Belum ada yang daftar. Tahun lalu juga nggak ada yang berangkat," urainya.
Baca Juga: Sosialisasi UU Nomor 29 Tahun 2019, Syafiuddin Minta Skill Disiapkan Dulu Sebelum Ikut Transmigrasi
Program yang pernah berjaya di era Orde Baru tersebut ke depannya makin tak jelas. Mengingat Diskoumnaker masuk ke dalam instansi yang akan dilebur oleh pemerintahan Wali Kota Ning Ita-Achmad Rizal Zakariyah.
Dimintai pendapatnya soal suramnya program transmigrasi ke depan, Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto Suliyat mengungkapkan perlunya sentuhan khusus sebagai strategi menyukseskan program tersebut.
Menurut politikus Banteng ini, diperlukan keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah dalam program ini. "Pemerintah pusat perlu menyiapkan segala sarana infrastruktur mulai jalan, pendidikan, akses ke pasar hingga listrik agar program tersebut diminati. Selama ini pemerintah hanya menyediakan fasilitas rumah, lahan, dan alat pertanian saja pertanian. Padahal, tipikal masyarakat kota butuh adanya sarana sehingga lingkungan transmigrasi dipandang akan menarik untuk mengubah nasib," jelasnya.
Baca Juga: Keberhasilan Program Transmigrasi Terletak Pada Transfer Keterampilan
Kata ia, butuh kajian ulang untuk hal tersebut. Sebab, lanjutnya, transmigrasi adalah program bagus dan pernah sukses. "Untuk menyukseskannya kembali, maka harus dipikirkan agar seperti apa kalau mau jalan. Misalnya selama ini kurang fasilitas kurang infrastruktur jalan, sekolah, maka pemerintah harusnya menyediakan fasilitas tersebut sehingga pemerataan penduduk bisa terlaksana," pungkasnya. (yep/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News