PACITAN, BANGSAONLINE.com - Sinergi antara TNI/Polri dan masyarakat sangat diperlukan agar terwujud pemilu yang aman, damai, dan sejuk. Hal ini disampaikan Kapolres Pacitan AKBP Sugandi saat menggelar forum grup diskusi (FGD) di gedung Graha Bhayangkara, Jumat (12/4) malam.
"Dengan kekompakan seluruh elemen TNI/Polri, masyarakat akan mendapatkan rasa nyaman. Diharapkan masyarakat tidak usah takut untuk datang ke TPS dalam menentukan pilihannya. Selain itu, masyarakat diimbau untuk bijak dalam menyikapi berita berita yang muncul di media sosial dan jangan terpengaruh dengan berita -berita yang belum tentu kebenarannya," pinta Kapolres Sugandi.
Baca Juga: Polres Pacitan Ringkus Pengoplos BBM
Sementara Dandim 0801 Pacitan Letkol (kav) Aristoteles Hekeng Nusa Lawitang mengingatkan tentang politisasi agama yang bisa dijadikan media untuk mendulang suara salah satu paslon.
"Sebagai umat yang minoritas, tapi tidak menutup kemungkinan umat kristiani di Pacitan akan dibawa-bawa dalam kepentingan berpolitik yang ada saat ini. Karena itu diharapkan, bagi seluruh umat kristiani untuk tidak membawa-bawa agama dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Sebab dapat memecah belah kerukunan umat beragama dan diharapkan untuk pinter-pinter menyikapinya," harap Dandim Aristoteles.
FGD itu juga dihadiri Nurul Huda Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pacitan. Menurutnya, menjaga kerukunan antar umat beragama dalam rangka penanganan kelancaran pemilu juga menjadi kewajiban pihaknya.
Baca Juga: Kapolda Jatim Pimpin Serah Terima Jabatan Kapolres, Ini Daftar 5 Kapolres yang Dimutasi
"Kami (Kementrian Agama), memiliki 3 progam, yaitu tentang pendidikan, tentang pelayanan haji, dan tentang pengayoman agama. Maka dari itu masyarakat bisa melaporkan seandainya ada keluhan tentang tiga program tersebut," tuturnya.
Kemenag, lanjut dia, juga bertugas memberikan pencerahan. "Hoaks, fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan. Kami bertugas untuk mencegah adanya persoalan tersebut. Seluruh masjid di Pacitan diadakan khotbah bagaimana pemilu aman, tertib, dan sejuk. Namun bila ada pelanggaran dalam pemilu, bukan ranah Kemenag, tetapi Polri dan TNI," tegas Nurul Huda. (yun/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News