Nurul Yatim, Ketua AKD Gresik.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik Nurul Yatim menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan pada 31 Juli mendatang merupakan merupakan harga mati.
Hal ini menanggapi permintaan DPRD Gresik agar jadwal pelaksanaan Pilkades serentak ditinjau ulang. Pertimbangannya, karena hari itu bersamaan dengan pemberangkatan jamaah haji.
Baca Juga: Bupati Gresik Lantik Dua Kepala Desa PAW
"Kami memahami itikad baik DPRD yang ingin agar semua warga yang memiliki hak pilih bisa menyalurkan hak suaranya, termasuk calon jamaah haji. Tapi, kami selaku AKD sangat menyesalkan sikap seperti itu," ujar Nurul Yatim kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (8/5).
Ditegaskan Nurul Yatim, regulasi dan tahapan Pilkades serentak pada hari dan tanggal tersebut sudah disosialisasikan. Selain itu, 256 desa juga sudah membentuk panitia Pilkades.
"Seharusnya DPRD mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) agar proses Pilkades serentak bisa berjalan lancar. Jangan malah gara-gara ada yang berangkat haji menjadi dasar untuk meninjau ulang jadwal pelaksanaan Pilkades 31 Juli yang telah ditentukan. Apakah pilihan legislatif harus ditunda disebabkan salah satu calon ada yang sakit atau berangkat haji?," cetusnya memberikan perumpamaan.
Baca Juga: Lantik 47 Kades, ini Pesan Bupati Gresik
"Jujur kita menyayangkan, kenapa DPRD berbicara setelah Pileg, kenapa tidak sebelum Pileg?," jelasnya.
Nurul Yatim mengatakan, penentuan tanggal 31 Juli untuk pelaksanaan Pilkades merupakan hasil kajian AKD dan DPMD. "Bahkan pada bulan Desember 2018, AKD juga telah mengikuti dengar pendapat (hearing) dengan komisi I DPRD Gresik. Jadi, apa yang kita lakukan tidak melanggar regulasi. Sebetulnya, Gresik masih kalah cepat dengan Malang yang melaksanakan Pilkades serentak pada bulan Juni," terangnya.
Pada kesempatan ini, Nurul Yatim juga menyinggung persoalan anggaran Pilkades yang belum kunjung cair, termasuk honor untuk kades, dan perangkat. "Terkait pendanaan, seharusnya DPRD membantu mendorong bagaimana biaya Pilkades bisa cepat cair," pungkasnya. (hud/dur)
Baca Juga: Tak Ada Gugatan, Bupati Gresik Lantik 47 Cakades Terpilih 20 April
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
