Pilkades Serentak Rawan Money Politics, Ketua AKD Gresik Minta Pemkab Buat Regulasi

Pilkades Serentak Rawan Money Politics, Ketua AKD Gresik Minta Pemkab Buat Regulasi Nurul Yatim, Ketua AKD Gresik.

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Isu money politics (politik uang) mewarnai ajang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 256 desa Kabupaten Gresik pada 31 Juli mendatang. Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Nurul Yatim tak menampik adanya kabar tersebut.

"Ya, rumor money politics yang akan dilakukan oleh oknum cakades untuk merengkuh kemenangan makin santer," ujar Nurul Yatim kepada BANGSAONLINE.com, Senin (24/6).

Baca Juga: Bupati Gresik Lantik Dua Kepala Desa PAW

Nurul Yatim mengungkapkan, berdasarkan rumor yang beredar, beberapa oknum cakades sudah menyiapkan uang hingga Rp 1-2 miliar untuk memenangkan pilkades serentak pada 31 Juli. "Bahkan saya dengar ada yang menyiapkan hingga Rp 5 miliar, yang penting menang," paparnya.

"Fakta ini jelas sangat mengganggu demokrasi dalam menentukan pemimpin di tingkat desa," keluh Kades Baron Kecamatan Dukun ini.

"Ironisnya, justru masyarakat kita sebagai pemilih juga mengganggap pemberian calon sudah menjadi hal yang wajar. Bahasae (bahasanya,red) gantinya kerja sehari," ungkapnya.

Baca Juga: Lantik 47 Kades, ini Pesan Bupati Gresik

Sebaliknya, lanjut Nurul Yatim, pemilih jarang menjadikan program kerja atau visi misi calon pemimpin mereka sebagai pertimbangan dalam menentukan pemimpinnya."Ini yang saat ini menjadi pekerjaan rumah (PR) kita semua untuk diperangi," katanya.

"Yang menjadi persoalan sekarang, kasus money politics juga tidak ada regulasi yang mengatur dengan jelas, alias masuk wilayah abu-abu. Terlebih, dalam pilkades. Segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran pilkades tidak ada lembaga khusus yang mempunyai kewenangan menangani laporan pelanggaran pilkades," tuturnya.

"Kalau di pemilihan umum ada KPU dan Bawaslu. Namun, di pilkades semua diserahkan pada panitia pilkades," sambungnya.

Baca Juga: Tak Ada Gugatan, Bupati Gresik Lantik 47 Cakades Terpilih 20 April

Untuk itu, tambah Nurul Yatim, ia meminta Pemkab Gresik membuat aturan khusus soal money politics dalan pilkades. "Pemkab seharusnya membuat aturan yang khusus mengatur money politics," pungkasnya. (hud/dur)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO