Sementara itu terkait pengelolaan keuangan yang kurang baik, sambungnya, juga mengakibatkan merosotnya penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), terhadap pengelolaan keuangan APBD Jember 2018.
“Artinya, pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun, hingga menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jember, justru mengalami penurunan. Sehingga hal inilah, yang tidak membanggakan kita semua,” katanya.
Dari Fraksi PKS, Nur Hasan juga menyampaikan sorotannya akan pengelolaan manajemen keuangan yang kurang baik. “Kenapa WTP pada tahun 2017 menjadi WDP pada tahun 2018? Walaupun turunnya opini BPK menjadi WDP tidak ada keterkaitannya dengan perilaku koruptif, tetapi turunnya peringkat opini BPK ini mengindikasikan pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Jember kurang tertib administrasi,” tegasnya.
“Kemudian terkait besarnya Silpa, hal itu menjadi sebuah kebanggaan jika itu hasil dari efisiensi penggunaan anggaran. Tapi ini besarnya Silpa tersebut diakibatkan dari beberapa hal, diantaranya pertama, adanya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana di semua OPD, Kemudian adanya Dana DAK yang tidak terserap, karena ketidak siapan OPD dalam memenuhi tahapan-tahapan serapak DAK sesuai petunjuk Kementeriaan Keuangan,” katanya.
“Tidak terbayarnya pihak ketiga, sedangkan APBD kita tidak defisit, dan masih banyak lainnya,” pungkasnya. (jbr1/ yud/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
