Salah satu siswa Kelas XII menjelaskan kepada media terkait aksi demo pada Senin (05/08) kemarin.
BANGKALAN, BANGSAONELINE.com - Rombongan Komisi D DPRD Bangkalan melakukan sidak ke sekolah MAN Bangkalan pasca didemo siswanya pada Senin (05/08) kemarin.
Menurut Komisi D Abdurrahman Tahir inspeksi mendadak (sidak) dalam rangka menjalakan fungsi kontrolnya terhadap mitra komisi D. "Kita ingin tahu duduk persoalannya, baik dari guru ataupun dari siswa sendiri," ujar Abdurrahman, Selasa (06/08/2019)
Baca Juga: Ketua DPRD Bangkalan Ajak Seluruh Pihak Jaga Kondusivitas Jelang Pilkada 2024
Ia berharap, agar proses belajar tetap berjalan seperti biasanya. "Terutama bagi siswa jangan sampai ada intimidasi secara psikologis. Persoalan aksi demo sebenarnya bukan hal besar, mungkin akumulasi siswa dari sekian banyak persoalan yang terjadi di MAN Bangkalan," terangnya.
Sementara terkait demo tersebut, salah satu murid menjelaskan kepada rombongan Komisi D yang disaksikan oleh guru dan pihak sekolah MAN Bangkalan, bahwa aksi tersebut bagian dari upaya meminta transparansi dari sekolah.
"Karena sekolah selama ini banyak tidak transparan dari berbagai pungutan. Mulai dari dari uang infak sebesar RP 900 ribu, buku Rp 1,2 juta, dan belum termasuk dana yang lain seperti dan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)," kata salah satu siswa kelas XII.
Baca Juga: Kunker ke SMKN 3 Bangkalan, Anggota DPD Lia Istifhama Disambati Inpassing dan Sertifikasi Guru
Ia meminta agar ada evaluasi terkait pungutan-pungutan yang selama ini dilakukan pihak sekolah.
Sementara Hasan, Humas MAN Bangkalan yang sekaligus Wakil Kepala Sekolah mengakui bahwa selama dua tahun ini pihaknya tidak pernah mengumpulkan wali murid untuk meminta persetujuan terkait adanya penarikan sumbangan. "Jika ada semacam infak hanya menyodorkan lembaran kesedian membantu infak," tegas Hasan.
"Terkait transparansi sudah dijelaskan, seperti persoalan buku agar meminta keterangan dari koperasi. Rp 1,2 juta itu mendapatkan buku rata-rata antara 15 sampai 19 mata pelajaran," jelasnya.
Baca Juga: Ketua Komisi B DPRD Bangkalan: Pemotongan Kapal Ilegal Berdampak Buruk ke Warga dan PAD
Namun, Hasan mengaku belum bisa menentukan langkah selanjutnya karena kepala sekolah masih ada di luar kota. "Yang jelas kepala sekolah akan memusyawarahkan. Karena beliau seperti biasanya, hal-hal sekecil apapun selalu pengambilan keputusannya dengan musyawarah, apalagi hal besar," pungkasnya. (uzi/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
