Daftar Cawali, Advokat Ini Usung Konsep Cukup Satu Periode

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Bursa Calon Wali Kota Surabaya semakin ramai, sejalan dibukanya proses pendaftaran oleh sejumlah partai politik. Sejumlah figur dengan latar belakang masing-masing pun mendaftar sebagai calon pemimpin Kota Surabaya untuk 5 tahun ke depan.

Satu di antara figur yang berniat maju dalam kontestasi pilwali Surabaya 2020 itu, adalah Hariyanto. Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Surabaya itu sudah mendaftar di Partai NasDem dan PSI. Ia mengusung konsep Cukup Satu Periode sebagai Wali Kota Surabaya.

Baca Juga: Bawaslu Kota Surabaya Serahkan Laporan Hasil Pengawasan Pilkada 2020 ke Pemkot dan DPRD

"Kalau program kerja, saya kira hampir sama dengan yang lain. Tapi saya pribadi mengusung konsep cukup satu periode menjadi Wali Kota Surabaya," ujar pria yang akrab disapa Cak Har itu, Minggu (20/10).

Orang nomor satu di Peradi Surabaya ini mengingatkan, jabatan publik seperti Wali Kota, Gubernur, hingga Presiden adalah berkah demokrasi yang menjadi hak setiap warga negara. Karena itu, ia mengaku tak mau menikmati berkah itu sendiri saja, atau justru menutup peluang orang lain untuk menduduki jabatan tersebut.

Karena itu, ia bertekad cukup satu periode saja menjadi Wali Kota Surabaya. Setelah itu, ia ingin membiarkan wali kota berikut yang melanjutkan. Pihaknya justru akan menyiapkan karpet merah bagi penggantinya.

Baca Juga: Dilantik Besok Sore, Ini Harapan Warga Surabaya kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baru

"Saya sadar, konsep ini memang kurang populer bagi partai politik. Tapi ini yang akan saya laksanakan. Saya akan memulai tradisi baru. Prinsipnya, jabatan adalah jalan pengabdian, bukan jalan kekuasaan," imbuh pria yang juga Ketua Ikadin Surabaya tersebut.

Hariyanto mengaku memilih mendaftar ke Partai NasDem dan PSI karena partai tersebut tidak memberlakukan mahar politik. Menurutnya, hal itu sangat positif dalam membangun demokrasi yang sehat.

Dirinya yakin demokrasi harus dibangun lewat kesadaran politik, bukan money politik atau politik uang. Karena itu politik tanpa mahar yang diusung NasDem dan PSI bisa menekan biaya politik tinggi yang selama ini terjadi.

Baca Juga: Pascapilkada, Jaman Jatim Evaluasi Pembekuan Jaman Surabaya

"Tanpa money politic, saya yakin korupsi bisa ditekan seminim mungkin. Dengan begitu APBD bisa dinikmat secara maksimal oleh rakyat lewat pembangunan," pungkasnya. (mdr)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News