Basri, Ketua Alpart menunjukkan surat yang dikirim kepada DPR RI agar pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap harga garam.
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Aktivis Pamekasan yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) menyurati DPR RI mempertanyakan merosotnya harga garam rakyat.
Sebelumnya, mereka telah beberapa kali melakukan aksi menuntut kenaikan harga garam, serta mengirim surat terbuka kepada Presiden dan Gubernur Jawa Timur pada tahun 2019 kemarin.
Baca Juga: PKS Jatim Siap Kawal Program untuk Sejahterakan Petani Garam dan Cabai
Basri, Ketua Alpart mengatakan surat tersebut berisi permintaan audiensi dengan Komisi VI DPR-RI di Jakarta. Ia meminta pemerintah pusat maupun daerah tidak lalai dalam tugasnya, yakni menjaga harga garam rakyat.
Menurut Basri, hal ini dilakukan semata-mata untuk mengawal harga garam yang merupakan kepentingan para petani garam, terutama di Kabupaten Pamekasan.
“Saya hanya ingin memastikan bahwa pemerintah pusat tidak harus tutup mata. Sebab Garam Madura sejauh ini belum juga terserap dan masih ribuan ton yang terbengkalai,” ucap Basri yang juga Pengurus Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jatim ini, Senin (27/1).
Baca Juga: Tuntut Penyelesaian Soal Sewa Lahan, Puluhan Warga Desa Pandan Pamekasan Demo PT Garam
Ia memaparkan data dari Dinas Kelautan secara skala Nasional, bahwa sebanyak 454 ribu ton garam yang belum terserap, khususnya garam Madura.
“Tentunya ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, dan perlu kebijakan yang jelas terhadap penyerapan garam rakyat. Kemudian, impor garam yang harus diberhentikan. Jika perlu, pengawasan harus diperketat,” pungkasnya.
Dengan dilayangkannya surat tersebut, Ibas sapaan akrab Basri, berharap pemerintah bisa memberikan solusi terhadap kebijakan garam rakyat di Madura. (yen/ian)
Baca Juga: Baddrut Tamam Titip Kesejahteraan Petani Pamekasan kepada PT Garam Persero
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
