Suasana hearing Komisi D DPRD Lamongan dengan Forum GTT-PTT Lamongan.
LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Komisi D DPRD Kabupaten Lamongan meminta agar kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) ditingkatkan. Mengingat, selama ini mereka telah berjuang untuk mencerdaskan generasi bangsa.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi D DPRD Lamongan Abd. Shomad ketika hearing bersama Forum GTT- PTT dan instansi terkait di ruang Badan Anggaran DPRD Lamongan, Jum'at (14/2) sore.
BACA JUGA:
- Ini Pesan Bupati Lamongan saat Launching 2.700 Guru Pengimbasan
- Tahun Ajaran Baru 2023/2024, Dua SDN di Lamongan Tidak Dapat Siswa Baru
- Tahun Ajaran Baru, Lamongan Terapkan Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal
- Targetkan 12 Kursi DPRD, Partai Golkar Lamongan Daftarkan 50 Bacaleg Diiringi Vespa dan Odong-odong
Pria yang akrab disapa Shomad tersebut juga menyambut baik kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem yang memberikan kebebasan Kepala Sekolah untuk menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maksimal 50 persen untuk alokasi honor GTT maupun PTT.
"Saya berharap instansi terkait, baik Dinas Pendidikan maupun Keuangan membuat perumusan yang baik. Dan kalau bisa 50 persen direalisasikan, agar guru yang selama ini nasibnya kurang baik bisa lebih sejahtera," ujar politikus PDI Perjuangan ini.
Shomad berharap pihak sekolah mengajukan rencana anggaran sekolah sesuai dengan peraturan yang baru sehingga Badan Keuangan dan Aset Dearah bisa segera memproses keuangan guru dan sekolah.
"Harapan kami Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, khususnya terkait dengan rencana BOS 50 persen, Itu melakukan kajian dan simulasi. Agar nanti tidak rancu di sekolah masing-masing, jika kebijakan tersebut sudah direalisasikan," tegasnya
Hal senada juga disampaikan Syaifudin Zuhri. Hanya saja politikus PKB ini lebih fokus ke P3K yang hingga kini belum ada kejelasan, baik itu surat tugasnya maupun gaji yang diterima. Terkait hal ini, Syaifudin meminta BKD Lamongan meminta kejelasan kepada BKN.
