Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
“Karena kalau peringkat ease doing of business kita naik, maka akan lahir entrepreneur-entrepreneur baru di seluruh Indonesia, dan ini menjaga pertumbuhan ekonomi kita,” ujar LaNyalla yang juga mantan Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Bali dan Sulawesi Tengah menyoal masih adanya 'Kadin lain' yang bukan di bawah pimpinan Ketua Umum Rosan Perkasa, yang meskipun tidak punya dasar hukum, tapi masih diterima oleh kepala daerah di beberapa tempat.
“Kami minta DPD RI meneruskan aspirasi kami kepada pemerintah untuk mengabaikan keberadaan Kadin palsu,” ujar Arus Abdul Karim, Ketua Umum Kadin Provinsi Sulawesi Tengah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI langsung mengeluarkan surat dari DPD RI yang ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kepengurusan Kadin provinsi yang sah.
“Hari ini juga saya keluarkan surat kepada semua gubernur di 34 provinsi,” tandas LaNyalla disambut aplaus para ketua umum Kadin provinsi yang hadir.
Sejumlah ketua umum yang hadir juga menyuarakan pentingnya keberadaan Peratutan Pemerintah atas UU No.1 tahun 1987 tentang Kadin. Selain Keppres No.17 tahun 2010 tentang AD/ART Kadin.
“Kami juga usul, mohon ketua DPD dapat menyampaikan ke Presiden, agar mengagendakan pertemuan antara Presiden dengan ketua umum Kadin provinsi se Indonesia,” ungkap Makruf Maulana, Ketua Umum Kadin Provinsi Kepulauan Riau. (dur/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
