Paripurna ke II LKPj Bupati Pasuruan tahun 2019 dilaksanakan melalui teleconference.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - DPRD Kabupaten Pasuruan kembali menggelar sidang paripurna ke II LKPj Bupati Pasuruan tahun 2019 dengan agenda penyampaikan rekomendasi masing-masing komisi atas LKPj Bupati Pasuruan tahun anggaran 2019, Senin (27/4) Malam.
Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD M. Sudiono Fauzan ini tetap menggunakan teleconference, sesuai protokol pencegahan virus Corona (Covid-19) sebagaimana imbauan pemerintah tentang physical distancing.
Baca Juga: Dua Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Resmi Dilantik Gantikan Rusdi dan Shobih
Untuk penyampaian rekomendasi diawali Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan yang dibacakan oleh Dr. Kasiman. Dalam nota, ada beberapa cacatan merah yang harus dilakukan perbaikan oleh bupati atas pelaksanaan LKPj 2019, di antaranya soal angka kemiskinan dan pengangguran terbuka yang penurunannya sangat kecil atau tidak signifikan.
Komisi I juga meminta Pemkab Pasuruan meningkatkan gaji para Kades dan BPD, sesuai dengan gaji PNS golongan II, serta menaikkan jumlah ADD di pembahasan P-APBD 2021 nanti.
"Ini dilakukan untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta etos kerja pemerintah desa dan fungsi pengasawan yang ada di Komisi I dan penganggaran," jelas politikus Gerindra ini.
Baca Juga: Ning Mila Siap Perjuangkan Aspirasi Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat
Kemudian rekomendasi Komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan disampaikan H. Joko Cahyono selaku ketua. Di antaranya soal tata niaga pupuk bersubsidi yang dianggap dewam masih lemah dari sisi perencanaan dan pendistribusian. Juga penghitungan kebutuhan pupuk petani secara menyeluruh.
Komisi II juga meminta pemkab mengoptimalkan jalan usaha tani, menciptakan lumbung pangan, dan mengevaluasi UPTD budidaya ternak sapi.
Komisi II juga menyoroti peran koperasi yang mendapat alokasi bantuan dari APBD, serta meningkatkan pembangunan pasar-pasar tradisional.
Baca Juga: AKD DPRD Pasuruan 2024-2029 Resmi Terbentuk, Gerindra Tak Kebagian Kursi
Sementara Syaifulloh Damanhuri, Ketua Komisi III dalam rekomendasinya menyampaikan soal minimnya personel di dinas-dinas yang menangani pembangunan.
"Imbasnya, hasil pekerjaan yang ditangani pihak kontraktor tidak sesuai dengan yang diharapkan, termasuk soal penyediaan sarana air bersih belum optimal, yang notabene kebutuhan dasar masyarakat," cetusnya.
"Yang tak kalah pentingnya, juga soal limbah perusahaan yang masih dibuang ke sungai tanpa dilakukan pengujian baku mutu di laboratorium," jalas pria yang akrab gus Syaiful ini.
Baca Juga: Demi Perubahan di Kabupaten Pasuruan, Gus Saif All Out Dukung Mas Rusdi
Sementara Komisi IV menyoroti soal rendahnya pendapatan para guru sukwan yang sudah berthun-tahun mengabdi kepada Pemkab Pasuruan dalam mencerdaskan anak didik. Komisi IV meminta pemkab untuk meningkatkan gaji mereka, serta melakukan percepatan rehab sekolah yang rusak. Sorotan lain yakni soal pelayanan di RSUD yang masih buruk.
Sesuai dengan catatan rekomendasi tersebut, Ketua DPRD M. Sudiono Fauzan meminta agar Bupati Pasuruan menindaklanjutinya sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program di tahun berikutnya. (bib/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
