Bantuan Harus Tepat Sasaran dan Tidak Boleh Dobel

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Pemkab Kediri telah menggelar rapat koordinasi penyaluran bantuan bagi warga terdampak Covid-19. Rapat tersebut diikuti oleh 8 orang Camat, Kepala Dinas Sosial, DPMPD, Bappeda, BPBD, Karang Taruna, dan perwakilan Guru SD. Dengan tetap memakai masker dan jaga jarak, rapat tersebut dilaksanakan di Joglo Pemkab Kediri, beberapa waktu lalu.

Dalam rapat itu, Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno menekankan pentingnya data yang benar-benar valid dalam penyaluran bantuan. Sasarannya adalah orang yang tidak mampu, termasuk orang tidak mampu baru, seperti pedagang di sekolah yang tidak mendapat penghasilan karena sekolah diliburkan.

Baca Juga: Peringati HUT Korpri, Pjs Bupati Kediri Dorong ASN Lebih Adaptif dengan Perkembangan Teknologi

“Saya harap data-data yang ada di desa harus valid dan klir. Sedangkan untuk penyaluran bantuan, semua gugus tugas desa harus aktif dan terlibat, termasuk Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan guru SD. Masing-masing bertanggung jawab, sehingga pembagian bisa tepat sasaran dan terpantau. Jangan sampai ada yang mendapat dobel, atau yang seharusnya mendapat malah tidak menerima,” tegas bupati.

Penerima bantuan beras ini adalah di luar penerima program PKH, BPNT, bantuan dari Pemprov, dan Kemensos, sehingga terjadi pemerataan.

Bupati Haryanti pun menyinggung dana desa yang digunakan untuk BLT. “Seperti bantuan-bantuan yang lain, ini tidak boleh dobel. Sambil menunggu data dari Pemprov dan Kemensos, saya ingatkan untuk hati-hati,” pesan Bupati.

Baca Juga: Bagikan PTSL di Dua Desa, Pjs Bupati Kediri Imbau Warga Jaga Bidang Tanah Masing-Masing

Penggunaan dana desa juga dialokasikan untuk kegiatan padat karya serta mengoptimalkan pencegahan Covid-19 di desa. (adv/kominfo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News