Senin, 28 September 2020 01:04

Alasan Bupati Faida Tak Hadiri Paripurna HMP Dinilai Tak Relevan, Halim: Padahal Kemarin Hadir

Kamis, 23 Juli 2020 16:00 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Yudi Indrawan
Alasan Bupati Faida Tak Hadiri Paripurna HMP Dinilai Tak Relevan, Halim: Padahal Kemarin Hadir
Faida, Bupati Jember.

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Ketidakhadiran Bupati Jember Faida dalam sidang paripurna dengan agenda Hak Menyatakan Pendapat DPRD Jember, kemarin (22/7), dikarenakan di wilayah gedung DPRD masih masuk dalam zona merah Covid-19.

Hal ini disampaikan pimpinan sidang HMP Ahmad Halim. "Alasan ketidakhadiran beliau (bupati) karena wilayah di DPRD yang masuk Kecamatan Sumbersari, masih masuk dalam zona merah dan fokus pada Covid-19," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (23/7).

Ia pun mempertanyakan alasan yang disampaikan bupati ini. Sebab, pada sidang paripurna dengan agenda LKPJ beberapa lalu, Bupati Faida bisa datang. "Padahal kemarin saat LKPJ bupati datang ke sini, sekarang tidak datang," imbuhnya.

Politikus Gerindra ini menyampaikan, ketidakhadiran bupati Jember sudah disertai surat pemberitahuan. "Surat itu masuk satu hari sebelum HMP jam 20.20 WIB, dan itu di luar jam kerja, dan baru diterima pagi tadi. Kita tetap laksanakan sidang paripurna," tuturnya.

Ternyata dalam isi surat tersebut, bupati meminta agar sidang paripurna digelar secara daring. Namun, hal itu tidak dikabulkan oleh anggota paripurna karena alasan yang tersebut dirasa tidak relevan.

"Karena di luar jam itu kita tidak kabulkan permintaan secara daring, karena alasannya tidak relevan, padahal kemarin (saat paripurna LKPJ) datang," ungkapnya.

Halim juga mengaku sudah menerima surat dari bupati yang berisi pendapat bupati atas usulan Hak Menyatakan Pendapat DPRD Jember. Namun surat tersebut tidak dibacakan dalam paripurna, karena bupati tidak hadir secara langsung.

Sementara itu, keterangan dari Juru Bicara Pemkab Jember Gatot Triyono, bahwa ketidakhadiran bupati karena HMP itu tidak sesuai prosedur. Sebab, bupati hanya menerima surat untuk menghadiri HMP, tanpa didukung oleh dokumen dan materi HMP.

"Ibu bupati hanya dapat surat saja, tetapi tidak dapat materi HMP. Terlebih lagi ada prosedur yang kurang dilalui," tegasnya.

"Berdasarkan PP 12 tahun 2018 pasal 79, di situ sudah dijelaskan bahwa pandangan kepala daerah kalau tidak ada, itu bagaimana bisa memberikan pandangan. Dan Bupati sebenarnya ingin hadir via daring dan sudah kirimkan 2 surat, tetapi DPRD minta tatap muka, karena apalagi masih ada Covid ini," tutupnya. (jbr1/yud/rev)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Minggu, 20 September 2020 21:35 WIB
BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Banyuwangi banyak memiliki pantai cantik yang mempesona dengan keindahannya. Pantai yang bisa memikat para traveler datang di bumi sunrise of java ini.Tetapi bukan hanya pantai cantik saja yang menarik wisatawan mancan...
Kamis, 17 September 2020 20:43 WIB
Oleh: M Mas’ud Adnan---Sebuah video mencuat di media sosial. Viral. Isinya seorang perempuan desa. Madura. Menyanyikan lagu dangdut. Ciptaan Rhoma Irama.Penampilan perempuan itu sangat udik. Norak. Tanpa rias wajah. Bahkan video itu direkam d...
Minggu, 27 September 2020 12:13 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*30. inna alladziina aamanuu wa’amiluu alshshaalihaati innaa laa nudhii’u ajra man ahsana ‘amalaanSungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala or...
Minggu, 27 September 2020 12:00 WIB
>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A.. Kirim WA ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<&l...