Ilustrasi.
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Menjelang cuti petahana menghadapi Pilkada Jember 2020 mulai 24 September mendatang, DPRD Jember diminta oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan masukan tentang calon Pj. Bupati Jember nantinya.
Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, DPRD sudah berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dan Kemendagri untuk menentukan format Pj. Bupati. Sehingga Pj. Bupati Jember nantinya bisa memberikan sikap netral dan menata roda pemerintahan selama masa transisi.
"Kita sudah rapat dan diminta masukan tentang format kriteria Pj. Bupati Jember oleh Pemprov," ujarnya saat ditemui di DPRD Jember, Rabu (15/9/2020).
Dalam menentukan Pj. Bupati Jember, kata Ahmad Halim, harus figur yang bisa bersikap netral, serta memberikan rasa keadilan semua calon maupun masyarakat Jember.
"Pj itu harus benar-benar bisa memberikan rasa keadilan bagi semua, baik calon yang berkontestasi saat ini maupun masyarakat Jember pada khususnya," imbuhnya.
Politikus Gerindra ini mengaku akan berkirim surat tentang kriteria dan syarat Pj. Bupati Jember tersebut kepada Pemprov Jatim dan Mendagri. "Secepatnya kita kirim kepada pemprov syarat dan kriteria yang diminta, kemudian kita komunikasikan juga kepada mendagri," tutupnya. (jbr1/yud/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
