Terkait Iklan Kampanye, Dewan Pers: Media Harus Bijaksana Pedomani Aturan

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Dewan Pers meminta media lebih bijaksana memedomani aturan main dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020.

Hal tersebut diungkapkan oleh Moebanoe Moera, perwakilan dari Dewan Pers dalam acara Media Gathering Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Selasa (29/09/2020) malam di Hotel Bukit Daun, Kediri.

"Terkait iklan kampanye pilkada, media harus bijaksana mengikuti aturan main yang ada. Jika sudah memasuki masa tenang dilarang, maka jangan keluar iklan kampanye," ucap Moebanoe Moera.

Banoe, sapaan akrab mantan wartawan Tempo itu, menjelaskan bahwa adanya calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Kediri menjadi tantangan tersendiri bagi media, bagaimana menyampaikan informasi ke masyarakat.

"Dapat dipetik pelajaran dari peristiwa ini (calon tunggal), konsekuensi media harus menyampaikan informasi yang nyata, berimbang, dan manfaat untuk publik. Hal ini orientasinya untuk kepentingan publik, bahwa masyarakat berhak mendapat informasi yang benar, hal ini jangan sampai dicederai," tuturnya.

Di akhir paparannya, Banoe menyampaikan bahwa Dewan Pers, KPU, dan KPI telah menandatangani MoU (kesepakatan) gugus tugas pemberitaan dan penayangan iklan kampanye dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Sementara itu, terkait aturan iklan kampanye media sosial dan media dalam jaringan (daring), Nanang Qosim, Komisioner KPU Kabupaten Kediri Divisi Sosdiklih, SDM, dan Parmas menyampaikan, bahwa aturan yang digunakan selama kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2020 memedomani PKPU 11 Tahun 2020 Perubahan PKPU 4 Tahun 2017.

"Dalam PKPU 11 Tahun 2020 dibatasi KPU hanya dapat bekerja sama penayangan iklan kampanye di media cetak, elektronik TV, dan radio. Sedangkan iklan kampanye media daring (online) dibiayai paslon," jelas Nanang Qosim.

Nanang menerangkan bahwa alur penayangan iklan kampanye, partai politik (parpol)/ paslon menyerahkan materi iklan kampanye kepada KPU, kemudian KPU melakukan approval materi iklan bersama Bawaslu.

"Jika materi sudah sesuai akan ditayangkan sesuai jadwal penayangan, 14 hari sebelum masa tenang, yakni mulai tanggal 22 November sampai 5 Desember 2020," terangnya.

Sementara materi iklan yang dibiayai oleh parpol/paslon harus mencantumkan nama, nomor, visi, misi, program, foto paslon, gambar parpol pengusung, foto pengurus parpol. Serta dilarang mencantumkan foto/nama presiden dan wakil presiden RI.

"Ketentuan media dalam penayangan iklan wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan perundang-undangan. Media yang digunakan juga harus terverifikasi Dewan Pers," pungkas Nanang. (uji/dur)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News