Rina Widiayanti saat melaporkan seorang kades ke Bawaslu Ponorogo, Selasa (6/10/2020).
PONOROGO, BANGSAONLINE.com - Diduga melakukan pelanggaran pemilu, seorang kades di Kecamatan Ngrayun dilaporkan oleh salah satu warga Ponorogo, Rina Widiayanti ke Bawaslu Ponorogo, Selasa (6/10/2020).
Setelah lebih dari satu jam di ruang Bawaslu Ponorogo, Rina Widiayanti memberi keterangan bahwa dirinya melaporkan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan seorang kepala desa di wilayah Ngrayun.
Baca Juga: Dianggap Langgar Kode Etik, Advokat Didik Haryanto Cs Gugat Bawaslu Ponorogo ke DKPP RI
"Kepala desa itu memberikan statement di sebuah media soal program Ipong Muchlissoni yang juga Calon Bupati Ponorogo, yaitu memberikan dana Rp 2 juta per RT dan Rp 1 juta per Dasawisma. Kita menduga statement tersebut mengarah pada upaya penggiringan opini publik, layaknya juru kampanye dari calon bupati incumbent," terangnya.
Menurutnya, pernyataan seorang kepala desa atas program tersebut melanggar aturan kampanye, pada UU No 10 tahun 2016, Pasal 71 ayat 1.
"Pasal 71 Ayat (1) berbunyi, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon," paparnya.
Baca Juga: Mengumpat Cawabup Ponorogo Terpilih Dengan Kata "Joh", Pemuda ini Akhirnya Minta Maaf ke Lisdyarita
Semua barang bukti telah diberikan kepada Bawaslu. Rina berharap pelaporan dugaan pelanggaran kampanye itu dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku. "Kita berharap Bawaslu memproses laporan ini dengan profesional, jujur, dan sesuai dengan aturan yang berlaku," ungkap Rina.
Sementara itu, pihak Bawaslu masih belum dapat dimintai keterangan atas laporan tersebut. Pasalnya, mereka masih menggelar rapat. (nov/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
