Datangi Kantor BPBD Pamekasan, FKMPP Pertanyakan Dana Bantuan Penanganan Covid-19

PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Massa yang mengatasnamakan diri Forum Kajian Mahasiswa dan Pemuda Pamekasan (FKMPP) mendatangi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pamekasan, Selasa (20/10/2020).

Dalam kedatangannya itu, FKMPP menuntut kejelasan dana penanganan bencana Covid-19 di Kabupaten Pamekasan yang diduga amburadul.

Baca Juga: Ormas Madas Luruk PT Budiono Kecam Penebangan Pohon Mangrove, Herman: Tanah itu Milik Kami

"Indikasinya, yakni masih banyaknya pasien Covid-19 meski sudah banyak gelontoran anggaran refocusing dari pos dana OPD menjadi pos penanggulangan bencana secara akumulatif," ujar Umar Farouk, salah satu Korlap Aksi.

Tak hanya sampai di situ saja, Umar Faruk juga mempertanyakan anggaran pengadaan bantuan tank down untuk cuci tangan yang diduga sarat kongkalikong dengan pihak tertentu. Sebab, tank down yang jumlahnya mencapai ribuan itu dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada.

"Di sini kami minta transparansi anggaran dan data. Sebab, dari dana sekitar Rp 4 miliar penanganan Covid-19 yang dikelola BPBD, tidak jelas peruntukkannya, apalagi terkait tank down tersebut," ujarnya di hadapan perwakilan BPBD yang menemui massa.

Baca Juga: Jurnalis Pamekasan Gelar Aksi Tolak RUU Penyiaran di Depan DPRD Pamekasan

Sementara itu, Sekretaris BPBD Kabupaten Pamekasan, Ismail mengungkapkan bahwa Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Pamekasan sedang melakukan perjalanan dinas, sehingga tidak dapat menemui mahasiswa.

"Kami akan berkoordinasi dan menampung aspirasi adik-adik untuk disampaikan ke Kalaksa," janjinya.

Disinggung tentang data konkret terkait pengadaan tank down tersebut, Ismail mengaku tidak tahu-menahu karena hal itu merupakan kewenangan pimpinan atau kalaksa. Sebab, penguasa anggaran refocusing ada di BKD (Badan Keuangan Daerah) dan Kuasa Pengguna Anggaran langsung ditangani Kalaksa BPBD Pamekasan.

Baca Juga: Tak Kunjung Perbaiki Travo yang Rusak, PLN Pamekasan Didemo Warga

"Kami di bidang dan sekretaris tidak tahu terkait anggaran dan teknisnya karena bukan anggaran dari DIPA. Melainkan dana khusus penanganan Covid-19 dari refocusing APBD Pamekasan," ujarnya.

Tidak puas dengan kehadiran perwakilan dari BPBD Pamekasan, pendemo bersumpah akan melaporkan temuannya ke Kejaksaan Negeri Pamekasan. Sebab, tujuannya untuk meminta klarifikasi dan berkomunikasi langsung dengan Kalaksa BPBD Pamekasan gagal total. (yen/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News