Penyelesaian Perizinan UMKM Jadi Target 100 Hari Kerja BHS-Taufiq

Penyelesaian Perizinan UMKM Jadi Target 100 Hari Kerja BHS-Taufiq TAMPUNG ASPIRASI: BHS berdialog dengan pemilik UMKM tahu, di Desa Banjarkemantren Buduran, Selasa (27/10). foto: MUSTAIN/ BANGSAONLINE

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Keberadaan UMKM yang belum mengantongi perizinan menjadi perhatian paslon Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo 2020, Bambang Haryo Soekartono-M Taufiqulbar (BHS-Taufiq).

Paslon yang diusung koalisi lima parpol ini menargetkan menyelesaikan sejumlah jenis perizinan bagi UMKM dalam 100 Hari Kerja kala nantinya diamanahi memimpin Kota Delta.

Baca Juga: Pascadebat Pilkada Sidoarjo 2024, Subandi-Mimik Dihadiahi Batik

Saat ini diketahui, selain masalah permodalan, banyak UMKM di Sidoarjo terkendala masalah perizinan, mulai dari PIRT, label halal, hingga sertifikasi SNI (standar nasional Indonesia).

"Semua jenis perizinan bagi UMKM akan jadi tugas 100 hari kerja. Saya akan merealisasikan UMKM yang mengajukan berbagai merek perizinan di wilayah Sidoarjo," cetus Cabup BHS saat mengunjungi UMKM pembuatan Tahu di Dusun Pandean, Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Selasa (27/10).

BHS mengapresiasi keberadaan pabrik tahu tersebut. Meski ada pandemi Covid-19, UMKM pembuatan tahu tersebut tetap bisa berproduksi. Meski permintaan pasar Sidoarjo menurun, pabrik tahu ini tetap bisa menjual produknya, dengan memperluas pasar di wilayah Madura.

Baca Juga: Waspadai Pinjol, Indah Kurnia Ajak Pelaku UMKM Bijak Atur Keuangan

Melihat kondisi pabrik tahu tersebut, Politikus Partai Gerindra bahkan yakin nantinya bisa berkembang dan bisa berkontribusi memenuhi pasar Sidoarjo, yang selama ini kebutuhan tahu masih banyak disuplai dari luar Sidoarjo, misalnya dari Jombang.

Selain mendorong bisa segera mendapatkan perizinan merek, BHS juga berharap UMKM tahu ini membuat kemasan (packaging) yang bagus. Sehingga selain pasar tradisional, produknya bisa dipasarkan ke swalayan-swalayan.

Terkait keluhan bahan baku kedelai yang kini harganya mencapai Rp 7.500 per kilo, BHS bakal meminta pemerintah pusat untuk menstabilkan harga kedelai. Bahkan bila perlu, pihaknya siap memfasilitasi pengajuan impor kedelai untuk Kabupaten Sidoarjo, ke Kementerian Perdagangan RI.

Baca Juga: Gelar Silaturahmi dan Bukber, BHS Ingin Sidoarjo Bisa Swasembada Pangan

Dalam kesempatan ini, mantan anggota DPR RI ini juga mengapresiasi UMKM yang sudah berskala industri kecil ini, karena menerapkan Zero Waste. Hampir semua material sisa produksi, bisa dimanfaatkan. Misalnya ampas tahu bisa untuk pakan ternak

"Saya akan dorong pabrik tahu ini jadi percontohan," tandasnya.

Sementara, pemilik pabrik tahu, Sudibyo Wiyanto mengakui ada penurunan permintaan saat pandemi. Tapi kisarannya hanya 10-15 persen. "Menurun karena daya beli juga menurun. Kami beruntung masih banyak permintaan dari wilayah Madura," ungkap Sudibyo.

Baca Juga: Bantu UMKM Naik Kelas, Pemkab Sidoarjo Gandeng BPVP Gelar SDC

Dia mengaku harga kedelai yang naik turun bahkan cenderung naik. Saat ini kedelai dihargai Rp 7.500 per kilo, dan hal itu berdampak pada usahanya. Namun Sudibyo tidak berani mengurangi ukuran tahu yang diproduksinya, karena jika dikurangi, kalah bersaing dengan kompetitor. (sta/dur)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO