SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Beredar foto Plt. Ketua Partai Demokrat Surabaya, Lucy Kurniasari, sedang membagikan paket bantuan diduga dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam sebuah acara kampanye pemenangan salah satu paslon peserta Pilwali Surabaya.
Lucy tampak memakai busana hijau lengan panjang bermotif kuning. Acara dihadiri warga yang sebagian memakai kaus warna-warni. Ada tenda yang dipasang untuk peneduh dari cuaca panas.
Baca Juga: Bawaslu Kota Surabaya Serahkan Laporan Hasil Pengawasan Pilkada 2020 ke Pemkot dan DPRD
Dalam foto, Lucy juga berada di tempat untuk para pembicara. Di sampingnya ada seorang pria mengenakan kaus bergambar dan bertuliskan salah satu paslon. Selain itu, di belakang para pembicara juga ada spanduk bergambar salah satu paslon lengkap dengan taglinenya.
Dalam foto yang beredar, terutama di WhatsApp, tampak Lucy menyerahkan paket bantuan tersebut. Lucy dan warga juga foto bareng menunjukkan paket bantuan BNPB tersebut sambil berpose mengacungkan dua jari.
Adapun di paket bantuan itu ada tulisan “Bantuan Dana Siap Pakai BNPB”. Di BNPB memang ada alokasi anggaran “Dana Siap Pakai” yang digunakan pada saat tanggap darurat bencana, khusunya untuk penanganan pandemi Covid-19.
Baca Juga: Dilantik Besok Sore, Ini Harapan Warga Surabaya kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baru
Sebelumnya, salah seorang warga Surabaya bernama Albert Kurniawan juga telah melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya, Kamis (19/11/20), atas viralnya foto-foto paket bantuan BNPB yang diduga dibagikan saat kampanye salah satu paslon.
Hanya saja, ketika itu tak ada foto dalam sebuah acara. Hanya ada foto yang menunjukkan satu truk besar memuat paket bantuan BNPB, dan sejumlah orang memakai kaus warna-warni, khas atribut salah satu paslon.
Dihubungi media, Albert mengatakan, beredarnya foto-foto kegiatan kampanye yang digerakkan Lucy telah menguatkan dugaannya.
Baca Juga: Pascapilkada, Jaman Jatim Evaluasi Pembekuan Jaman Surabaya
”Sekarang sudah ada foto-foto baru. Ini bukti dugaan penyelewenangan bantuan BNPB untuk kepentingan politik semakin kuat. Silakan aparat yang berwenang memprosesnya, agar tidak mencederai keluhuran demokrasi kita,” kata Albert, Sabtu (28/11/20). (ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News