Hentikan Praktik Prostitusi, Pemkab Kediri Gelar Pelatihan untuk WPS

Hentikan Praktik Prostitusi, Pemkab Kediri Gelar Pelatihan untuk WPS Suharsono, Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri.

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Guna menghentikan praktik prostitusi, terutama di kawasan eks lokalisasi di Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri terus melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan memberi pelatihan kepada para wanita pekerja seks komersial (WPS).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Suharsono mengatakan pihaknya telah melakukan pendekatan kepada para WPS melalui pelatihan kompetensi, di samping menggelar razia dan sosialisasi

Baca Juga: Terlibat Prostitusi Online di Kota Blitar, Biduan dari Kediri Ditangkap

"Kami telah melakukan koordinasi dengan sembilan kepala desa yang desanya ada eks lokalisasi. Koordinasi dilakukan untuk melakukan pendekatan kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan pembinaan pelatihan di Dinsos Provinsi Jatim UPT RSBKW Kediri," kata Suharsono.

Menurut Suharsono, semua eks Lokalisasi tersebut sebenarnya sudah ditutup. Tapi ternyata masih ada yang sembunyi-sembunyi beroperasi. "Dengan pendekatan-pendekatan kepada mereka, kita berupaya memberikan pelatihan dari dinas sosial," ujar Suharsono.

Pendekatan oleh pihak dinsos, lanjut Suharsono, nantinya akan melibatkan kepala desa, pemilik wisma dan WPS eks lokalisasi. Mereka akan diberikan arahan untuk mengikuti pelatihan di Dinsos Provinsi Jatim UPT RSBKW Kediri. Beberapa pelatihan yang dilakukan seperti tata rias, tata boga, dan tata busana.

Baca Juga: Razia Eks Lokalisasi di Ngadiluwih, Satpol PP Kediri Amankan 28 PSK

"Sambutan dari para kepala desa yang menghadiri undangan koordinasi pelatihan sangat bagus. Program tersebut nantinya sangat membantu untuk meminimalisir kegiatan operasional WPS di eks lokalisasi," tuturnya.

Ada sembilan desa yang diundang untuk koordinasi di akhir Desember 2020 lalu, yaitu Desa Kandangan, Pare, Gurah, Wonojoyo, Ngasem, Ngadiluwih, Keras, Grogol, dan Wates. Setelah dilakukan pendataan, kebanyakaan WPS bukan berasal dari wilayah Kabupaten Kediri, melainkan pendatang.

Bagi WPS yang bukan warga Kabupaten Kediri, masih kata Suharsono, pihak dinsos meminta mereka kembali ke daerah asal masing-masing. "Tentunya hal tersebut tidak serta merta dilakukan secara spontanitas. Dinsos akan kembali melakukan pendekatan kepada kepala desa, pemilik wisma, dan para WPS," terangnya.

Baca Juga: Bupati Kediri Beri Trauma Healing Kepada Korban Kebakaran Pasar Gringging

"Dinsos setiap tahun melakukan pembinaan. Razia juga tetap kita laksanakan. Ujung-ujungnya nanti, kita upayakan pembinaan ke eks lokalisasi WPS. Memang ini bentuk pembinaan dari dinas sosial," pungkas Suharsono. (uji/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO