SIDOARJO (Bangsaonline) - Kalangan dewan menuding puskesmas-puskesmas maupun RSUD Sidoarjo mempersulit masyarakat yang kurang mampu tetapi belum tercover dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Padahal, Pemkab Sidoarjo mengalokasikan anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebesar Rp 21 miliar yang pemanfaatannya bagi pelayanan kesehatan masyarakat tidak mampu.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Ali Masykuri menyatakan, dalam pemanfaatan anggaran Jamkesda yang dialokasikan melalui puskesmas-puskesmas dan RSUD Sidoarjo, ada kesan mempersulit masyarakat tak mampu yang belum tercover BPJS.
Baca Juga: Pemkab Sidoarjo Gelar Sayembara Nama RSUD, Total Hadiah Rp51 Juta
”Aneh, setiap masyarakat tak mampu yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, justru diminta mengurus BPJS. Nanti kalau mentok tak bisa (mengurus BPJS), baru di cover melalui anggaran Jamkesda sebesar Rp 21 miliar itu. Kesannya anggaran Jamkesda adalah talangan BPJS,” ujar Ali Masykuri dengan nada sengit, kemarin (10/2)
Politisi dari Partai Nasdem ini mengecam kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di Pemkab Sidoarjo yang amburadul dalam pendataan warga tak mampu di Sidoarjo. Sebab, basis data yang digunakan yakni data masyarakat tidak mampu yang iuran BPJS nya ditanggung APBN adalah data lama beberapa tahun yang lalu.
”Data masyarakat miskin itu dinamis seiring kejadian ataupun musibah yang dialami masyarakat, sehingga data masyarakat miskin semestinya ter update. Minimal sesuai ketentuan 6 bulan sekali dan dibandingkan dengan data pembanding tenaga sukarelawan sosial,” tandasnya.
Baca Juga: RSUD Sidoarjo Naik Kelas A, Bupati Diapresiasi Dirjen Yankes Kemenkes
Semua masyarakat miskin terdata up date dan tercover BPJS pada tahun 2019. Namun menunggu time frame 2019 tersebut diperlukan alokasi anggaran pada skema Jamkesda yang tak mempersulit masyarakat miskin mendapatkan layanan kesehatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
