Dipicu Hibah Museum SBY - Ani, Hubungan F-PDI Perjuangan dan F-PD Tegang

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Hibah Pemprov Jawa Timur ke Yudhoyono Foundation untuk pembangunan Museum & Gallery SBY - Ani Yudhoyono di Pacitan memicu ketegangan antara Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jatim. Pasalnya, Fraksi PDI Perjuangan mengkritik bantuan hibah pemprov tersebut.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, Sri Subiati pun angkat bicara. Menurut politikus asal Pacitan ini, pihaknya merasa heran atas sorotan Fraksi PDI Perjuangan Jatim terkait bantuan dana hibah sebesar Rp 9 miliar untuk pembangunan Museum SBY dan Gallery ArtAni di Pacitan.

Baca Juga: Peringati Hari Gerakan Sejuta Pohon, Khofifah Ajak Masyarakat untuk Sedekah Oksigen

“Kok pemberian bantuan tersebut disorot. Di mana salahnya dan tujuannya untuk mengangkat perekonomian Pacitan dengan menciptakan sebuah destinasi wisata baru skala nasional di Pacitan,” kata Sri Subaiti, Kamis (18/2/2021).

Ia menegaskan, selama ini Partai Demokrat tak pernah mempersoalkan pemugaran Museum Bung Karno di Blitar yang menelan angka biaya kisaran Rp 40 miliar.

“Pemugaran Museum Bung Karno di Blitar dan Museum SBY - Ani di Pacitan juga sama-sama dapat bantuan keuangan dari pemerintah. Justru pemugaran Museum Bung Karno menelan angka Rp 40 miliar. Lalu tiba-tiba Museum SBY - Ani yang mendapat bantuan Rp 9 M disebut menyakiti hati rakyat. Tentunya ini pemahaman yang sempit,” tegas bendahara DPD PD Jatim ini.

Baca Juga: Tinjau Peternakan di Pasuruan, Khofifah Tegaskan Pentingnya Proteksi Pasar Hewan saat Wabah PMK

Partai Demokrat, kata Antie sapaan akrabnya, tidak pernah mempersoalkan adanya museum mantan presiden sebagai bentuk menghargai dan menghormati kebijakan daerah “tempat presiden dilahirkan“.

“Kalau Partai Demokrat mendirikan Museum SBY - Ani di Pacitan tentunya wajar karena di sana Pak SBY dilahirkan,” bebernya.

Adapun Museum Kepresidenan SBY dan Gallery Seni Ani tersebut nantinya akan berisikan sejarah perjalanan hidup SBY sebagai Presiden RI ke-6.

Baca Juga: Panen Raya Padi di Desa Krajan, Khofifah Apresiasi LPPNU Kabupaten Pasuruan

“Di sana akan diisi diorama dan koleksi perjalanan hidup Pak SBY mulai karir awal, hingga memimpin RI selama dua periode. Semua harus mengakui kalau Pak SBY dua periode berhasil memimpin Indonesia. Sama dengan Museum Bung Karno yang nantinya mengingatkan perjuangannya untuk negara ini bagi generasi penerus. Begitu juga dengan Museum SBY - Ani juga akan menceritakan keberhasilan Pak SBY memimpin negara ini bagi generasi penerus,” katanya.

"Jika museum kepresidenan SBY dan Gallery Art Ani dituduh menyakiti rakyat, justru karena pendapatan per kapita masyarakat Pacitan sangat rendah, maka dengan adanya museum itu bisa menjadi salah satu penopang mengangkat perekonomian masyarakat setempat, yaitu mendatangkan wisatawan," bebernya.

Bagi Partai Demokrat, lanjut Sri Subianti, Museum SBY - Ani untuk dipersembahkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda tentang kepemimpinan SBY selama memimpin RI dua periode.

Baca Juga: Kunjungi Sentra Produksi Tas Kulit di Tulangan Sidoarjo, Khofifah Komitmen Perkuat UMKM Jawa Timur

”Dan tentunya juga selain memberikan pendidikan kepada generasi muda tentang SBY, juga museum ini juga diharapkan mendongkrak wisata di Pacitan dan bisa mensejahterakan masyarakat Pacitan,” tandasnya.

Sebelumnya, anggota Fraksi PDI Perjuangan Deni Wicaksono berkomentar mengkritik bantuan hibah Pemprov Jatim itu menyakiti hati rakyat karena diberikan di tengah pandemi Covid-19. Bantuan hibah itu dinilai bukan untuk kepentingan yang urgent.

“Uang rakyat Rp 9 miliar untuk sebuah lembaga yang tujuannya adalah citra politik personal seorang tokoh sangat menyakiti hati rakyat, mengkhianati amanat penderitaan rakyat. Apalagi di masa pandemi Covid-19 di mana rakyat sedang kesusahan,” ujar anggota FPDIP DPRD Jatim Deni Wicaksono, kemarin.

Baca Juga: Tinjau Dapur Sehat MBG di Sidoarjo, Khofifah Beberkan Peran SPPG

Lebih jauh, Anggota Komisi E DPRD Jatim ini menjelaskan bahwa APBD semestinya didedikasikan untuk membantu rakyat, bukan digelontorkan untuk membiayai proyek yang hanya ditujukan untuk pencitraan personal seorang tokoh politik.

Menurut politikus muda PDIP itu, APBD adalah instrumen fiskal yang semestinya digunakan berdasarkan skala prioritas. Mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Saat ini, kata Deni, yang urgent adalah membantu rakyat agar tak semakin terjun dalam kemiskinan. Apalagi, Pacitan termasuk salah satu sentra kemiskinan di Jatim.

“Kemiskinan di Pacitan sangat tinggi, yaitu 14,54 persen per 2020. Ini termasuk yang tertinggi di Jatim. Demikian pula pendapatan per kapita rakyat Pacitan baru Rp 28 juta per orang per tahun, hanya separuh dari rata-rata pendapatan per kapita di Jatim,” kritik Deni. (mdr/ian)

Baca Juga: Perda Resmi Ditetapkan, Adhy Karyono Yakin BPR Jatim Dongkrak Ekonomi dan Ajak UMKM Naik Kelas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News