Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima penyerahan Peta Bidang Tanah (PBT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) I dan II di ruang sidang wali kota, Kamis (4/3/2021). (foto: ist)
Tidak hanya itu, orang nomor satu di Kota Pahlawan ini memastikan minimal sudah keluar peta bidang agar aset negara itu bisa segera dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk masyarakat. Makanya, dia meminta dengan sangat agar kolaborasi seperti saat ini terus dijaga dan semakin ditingkatkan.
“Saya berharap kolaborasi yang lebih hebat lagi dari sekarang, supaya kalau bisa kurang dari 2023 sudah kelar, akan lebih bagus,” tegas Eri.
Dalam waktu dekat, Mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) ini pun bakal membentuk pasukan atau tim khusus untuk membantu meringankan beban BPN yang diambil dari jajaran Pemkot Surabaya. Mulai dari menyiapkan tim sebagai pengukur hingga administrasi. Tujuannya, agar beban terkurangi sehingga diupayakan akan kelar sebelum targetnya.
“Dan percepatan di tahun berikutnya. Kita juga akan sampaikan kepada masyarakat bahwa jumlah yang belum tersertifikat itu berapa dan di mana saja lokasinya. Lalu disampaikan pula bahwa ini sedang menuju sertifikat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPN I Kota Surabaya Kartono Agustiyanto berupaya semaksimal mungkin agar target 2023 dapat terlampaui. Bahkan, dia memastikan hingga sampai hari ini jumlah persil yang belum tersertifikat sudah semakin berkurang.
“Berkurang terus. Kita akan maksimalkan, ini juga mendapat dorongan dan dukungan dari KPK. Tahun 2023 harus tuntas,” pungkasnya. (ian/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
