Dugaan Fee 8 Persen, Ketua DPRD Pasuruan: Jika APH Lokal Lemah, Silakan Undang KPK

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Mencuatnya isu adanya fee 8 persen dari proyek TPA Wonokerto Kabupaten Pasuruan yang diduga mengalir ke oknum pejabat, LSM, dan wartawan, mendapat tanggapan serius Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan, M.Ag.

Dia berkomentar setelah adanya pemberitaan BANGSAONLINE.com di grup WhatsApp (WA) Sahabat Parlemen dan grup WA pewarta pokja DPRD Kabupaten Pasuruan.

Menanggapi berita itu, Mas Dion, sapaan akrab Ketua DPRD Pasuruan, menyarankan APH (aparat penegak hukum) lokal segera tanggap jika memang ada gratifikasi. Jika APH lokal dianggap lemah, ia meminta wartawan mengundang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

"Saya berharap APH lokal segera bertindak adanya dugaan aliran fee proyek (gratifikasi) itu. Supaya publik tahu kebenarannya dan bukan kabar burung," kata Mas Dion.

Informasi yang dihimpun, fee proyek TPA Wonokerto itu diduga juga mengalir ke oknum APH, hingga Wabup Pasuruan Mujib Imron. Namun, saat dikonfirmasi terkait hal ini Gus Mujib -sapaan Wabup Pasuruan- langsung membantahnya. Ia menegaskan kabar itu fitnah dan hoaks.

Diberitakan sebelumnya, proyek TPA Wonokerto senilai Rp 15 miliar tersebut ditengarai ada fee sebesar 8 persen yang mengalir pada oknum pejabat teras Pemkab Pasuruan, LSM, dan wartawan. Fee tersebut sebagai 'ubo rampe' agar lelang dan pelaksanaan proyek lancar. (par/ns)