Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. foto: ist.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Setelah mendapat kritik dari berbagai pihak, akhirnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan bahwa wacana pembacaan doa lintas agama yang dia lontarkan masih sebatas saran untuk dilakukan di internal Kementerian Agama.
"Itu kan bersifat internal, di lingkungan Kemenag. Itu pun hanya untuk kegiatan berskala besar seperti rapat besar seperti Munas (musyawarah nasional)," kata Gus Yaqut – panggilan Menag yang juga Ketua Umum GP Ansor tersebut - saat dikonfirmasi awak media usai mengisi acara Muktamar Pemikiran Dosen PMII di Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (6/4/2021).
BACA JUGA:
- Ulama NU Aceh Tolak SE Menag soal Toa, PKS Anggap Yaqut Salah Paham Toleransi
- Ditanya Dugaan Keterlibatan Menag Gus Yaqut, Bupati Sidoarjo: Udah, Udah, Udah...
- Kini Kantor Kemenag se-Indonesia Bisa Dipakai sebagai Rumah Ibadah Sementara, Ini Syaratnya
- Ratusan Ribu Massa Tumpah Ruah di Jalan Gubernur Suryo Ikuti Jalan Sehat Hari Santri
Menurut dia, pembacaan doa lintas agama didasari asumsi bahwa Kementerian Agama tidak hanya menaungi satu agama saja. Melainkan semua agama yang ada dan diakui di Indonesia.
"Ingat, ini Kementerian Agama. Menaungi semua agama yang diakui di negara ini. Bukan Kementerian Islam yang hanya menaungi satu agama Islam saja," kata dia dikutip warta ekonomi.co.id
Karena itu, doa lintas keyakinan perlu dilakukan agar menjadi representasi keterwakilan masing-masing pemeluk agama yang ada di lingkup organisasi kepegawaian Kemenag.
"(Bukankah) negara ini didirikan oleh banyak agama. Bukan Islam saja," tegasnya.
Menurut dia, tujuan mulia pembacaan doa adalah memohon keselamatan kepada Allah SWT, agar pegawai di ingkungan Kemenag dijauhkan dari perbuatan munkar dan korupsi.
"Orang yang ingat dengan Tuhannya, dia tidak akan berani 'ngutil' (mencuri/korupsi)," kata Gus Yaqut.
Jadi, lanjut dia, doa lintas agama itu maksud (baik)-nya adalah untuk mengingatkan agar masing-masing umat di lingkup Kemenag tidak akan 'ngutil', tidak korupsi.
"Supaya juga tidak ada kesan yang berpotensi korupsi itu (pegawai) yang beragama Islam saja," imbuhnya.
