Wakil Ketua DPRD Gresik Hj. Nur Saidah. (foto: ist)
Terkait hal ini, Nur Saidah mengaku telah minta penjelasan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang terlibat dalam pemberian insentif tersebut. Seperti dinas sosial. "Data saat ini tengah diverifikasi untuk mencocokkan para calon penerima, mulai soal NIK (Nomor Induk Kependudukan) ganda atau tidak, penerima masih hidup atau sudah meninggal, dan lainnya," ungkapnya.
"Semua ini kami lakukan agar pemberian insentif benar-benar tepat sasaran dan tak ada persoalan hukum," terangnya.
Politikus Gerindra ini juga mengingatkan agar mekanisme pencairan disiapkan dengan cermat. Apakah melalui rekening calon penerima, atau cukup lewat rekening lembaga yang ditunjuk. "Sehingga, para penerima tinggal mengambil ke lembaga yang ditunjuk," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gresik Sentot Supriyohadi mengaku telah menerima data calon penerima insentif sebanyak 24.404 orang dari bappeda. Dari data sebanyak itu, lanjut Sentot, ada 1.000 data calon penerima dinyatakan gagal dan dikembalikan.
"Setelah kami verifikasi ada yang NIK-nya ganda, ada yang meninggal, dan ada yang sudah pindah," ungkapnya.
Terkait mekanisme penyaluran, Sentot menyatakan telah menyiapkan rancangan perbup perubahan sebagai payung hukumnya. "Draf rancangan perbup perubahan telah siap. Nanti setelah ada telaah Bagian Hukum kemudian perbup diteken Pak Bupati, insentif bisa dicairkan," pungkasnya. (hud/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
