KEDIRI (BangsaOnline) – Munculnya isu jika sejumlah satuan kerja (satker) di Pemerintah Kota Kediri diminta menyerahkan fee kepada wakil rakyat membuat pimpinan DPRD Kota Kediri angkat bicara. Wakil Ketua DPRD Kota Kediri, KH. Oing Abdul Muid Sohib menyatakan dengan tegas bahwa anggota dewan dilarang keras menerima segala bentuk fee berupa uang atas jasa atau pekerjaan dan jabatan yang disandang. Wakil rakyat diminta bekerja sesuai amanat dan memperjuangan nasib warga Kota Kediri.
“Isu jika wakil rakyat menerima fee 5% dari sejumlah satker di Pemerintah Kota tidaklah benar dan minta dibuktikan siapa yang berani mengatasnamakan wakil rakyat. Kami merasa tidak ada kesepakatan antar pimpinan untuk meminta fasiltas tanpa kesepakatan atau perencanaan,” jelas Mbah Muid, sebutan akrab wakil ketua dewan yang juga Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa.
Mbah Muid pun meminta seluruh anggota wakil rakyat untuk bersatu dan duduk bersama memikirkan nasib warga kota. Banyak kasus seperti kelangkaan beras, naiknya harga BBM dan kualitas pendidikan yang harus diperhatikan.
Baca Juga: Pj Wali Kota Kediri Sampaikan Bela Sungkawa Atas Wafatnya Agus Sunoto Imam Mahmudi
“Belum lagi masalah fasilitas umum yang dibutuhkan warga kota harus diperhatikan dan dirawat dengan baik,” jelas Mbah Muid.
Isu fee memang kini menghangat seiring program Pemerintah Kota yang secara resmi telah melaunching Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) bertempat di GOR Jayabaya Kota Kediri.
Kabag Humas Pemkot Kediri, Apip Permana menegaskan bahwa Prodamas diharapkan mampu berjalan sesuai rencana dan dirasakan semua kalangan di lingkungan.
“Sesuai perintah walikota, bahwa Prodamas harus diprioritaskan daripada program yang digagas satuan kerja,” kata Apip mengutip sambutan Walikota Abdullah Abu Bakar saat membuka Musrenbang di lingkungan Kecamatan Kota bertempat di Balai Kelurahan Banjaran.
Baca Juga: Konflik Internal DPRD Kota Kediri Kian Menjadi-jadi, Belum Ada Titik Temu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
