Miftahur Roiyan (baju hitam) ketika menunjukkan batas objek tanah seluas 9,85 hektare di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.
Untuk menunjukan itikad baik, Agung Wibowo memberi beberapa cek sebesar total Rp 225 miliar untuk menutupi persoalan tersebut.
Lebih parahnya lagi, cek yang diberikan tersebut kosong alias blong. Miftahur mengaku, pihaknya sempat menanyakan cek yang kosong tersebut, namun tak ada jawaban. Agung mundur sebagai pembeli prioritas. Jual beli itu akhirnya dibatalkan.
"Pembatalan jual beli dilakukan di hadapan Notaris Sujayanto pada 10 Januari 2019 dan sertifikat dikembalikan. Sementara sertifikat juga dikembalikan ternyata palsu," akunya.
Justru objek miliknya beralih hak ke PT Kejayan Mas. Miftahur megaku proses peralihan itu diketahui sehari setelah pembatalan. Peralihan itu seakan-akan ada jual beli dan kuasa jual dirinya dengan PT Kejayan Mas.
"Padahal saya dan ibu saya tidak pernah tanda tangan jual beli itu. Itu jelas dipalsu," jelasnya.
Persoalan itu telah dibawah ke ranah hukum. Miftahur Royan melaporkan Agung Wibowo ke Polda Jatim atas dugaan penipuan. Proses hukum Agung saat ini tengah Kasasi. Ia dijatuhi hukuman 3 tahun di tingkat PN Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Jatim.
Sementara, Notaris Sujayanto juga dilaporkan ke Polresta Sidoarjo. Statusnya sudah tersangka dugaan pemalsuan akta outentik. Selain itu, pihak pelapor juga melaporkan kasus tersebut ke Mabes Polri.
Selain perkara pidana, persoalan objek tanah itu juga diproses ke ranah perdata. Miftahur Royan dengan PT Kejayan Mas saling gugat menggugat. Perkara tersebut juga bergulir di PTUN.
Terpisah, Kuasa Hukum dari PT Kejayan Mas, Abdul Salam membenarkan pihaknya mengajukan eksekusi ke PN Sidoarjo dan sudah diterbitkan aanmaning.
"Kami mengajukan eksekusi dasarnya putusan (perdata) Mahkamah Agung (MA) yang kita menangkan. Kami meminta semua pihak menghormati putusan pengadilan tersebut," akunya.
Salam menyatakan bahwa kliennya merupakan pembeli beriktikad baik. Jual beli itu, lanjut dia, jelas dilakukan di hadapan notaris yang disepakati kedua belah pihak.
"Uang jual beli juga masuk ke rekening penjual, bukti transaksi ada semua. Jadi, kami sebagai perusahaan tidak mungkin mau mengeluarkan uang jika tidak ada perikatan yang jelas," ungkapnya.
Meski begitu, ia mengaku wajar jika pihak termohon eksekusi melakukan perlawanan. Sebab, pihak termohon sudah kalah dalam objek sengketa itu. "Kita yang menang sampai tingkat Mahkamah Agung. Putusan PK PTUN kami juga dikabulkan," sebutnya. (cat/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
