Pimpin Rakor Tingkat Provinsi, Gubernur Khofifah Antipasi Gelombang PMI pada Nataru

Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto menyampaikan, bahwa capaian positif serta pujian dari berbagai pihak tidak boleh membuat Jatim berpuas diri. Karena masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Misalnya pada vaksinasi lansia.

"Kita tidak boleh puas, kita harus menyelesaikan yang belum bagus. Utamanya vaksinasi lansia yang juga menjadi indikator dari penentuan level PPKM," paparnya.

Secara khusus, Suharyanto mengajak seluruh pemerintah dan forkopimda kabupaten/kota untuk fokus pada pemenuhan target vaksinasi lansia.

Dirinya memaparkan 21 kabupaten/kota menjadi penopang didapatnya Level PPKM Provinsi Jatim menjadi Level 2 karena capaian vaksinasi lansia yang melebihi target. Sedangkan 17 kabupaten sisanya dirasa Suharyanto masih perlu mengejar target.

"17 Kabupaten itu capaian vaksinasinya masih di bawah 40%. Kita sekarang fokus suplai vaksin kepada daerah-daerah yang memang kurang untuk capaiannya," jelasnya

Sehingga menurut Suharyanto, strategi yang paling tepat adalah bersinergi dengan seluruh pihak yang ada, baik dari Pemerintah, TNI, Polri, nakes, masyarakat.

"Intinya sinergi atau kerja sama berbagai pihak ini sangat penting," tukasnya.

Suharyanto kemudian juga memaparkan bahwa strategi kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan capaian vaksinasi dirasa sangat perlu.

"Karena sudah banyak contohnya. Misalnya di Malang yang memberikan sembako usai vaksin. Di Situbondo ada reward dan punishment bagi kepala desa yang capaian vaksin rendah, serta operasi PPKM gabungan seperti yang dilakukan Kota Surabaya. Vaksinasi door to door juga sangat memberikan dampak bagus," jelasnya.

Relokasi stok vaksin juga sangat berpengaruh dalam strategi percepatan vaksinasi. Suharyanto kemudian mengatakan kepada tiap-tiap daerah jika ada stok vaksin yang tidak diminati untuk segera melapor.

"Agar kita bisa lakukan relokasi vaksin. Bisa diserahkan ke Kodam atau bertukar dengan daerah yang lainnya," paparnya.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan secara prinsip menangani penyakit ini adalah semakin cepat belajar dan menangani maka semakin cepat kita bisa merespons.

“Tidak perlu menunjukkan kehebatan. Tapi bagaimana kita bisa merespon cepat dan menangani dengan tepat," tuturnya.

Wiku menegaskan, pembatasan mobilitas menjadi kunci utama menekan laju penyebaram Covid-19. Hal ini juga berpengaruh, utamanya implementasi kebijakan dari pemerintah terhadap kedatangan asing dan domestik. Serta pelaksanaan PPKM Mikro yang bisa mempersempit ruang gerak virus sulit bergerak sehingga prokes berjalan lancar.

"Jangan hanya percaya vaksin, tapi prokes dan pengendalian wilayah melalui satgas terkait serta kebijakan juga harus dilaksanakan dengan baik. Ini memang sulit, utamanya dalam keaadan kejenuhan masyarakat meningkat," paparnya

Saat ini mekanisme perubahan kebijakan dilakukan secara dinamis sesuai dengan keadaan di lapangan. Kelonggaran-kelonggaran yang dilakukan tentunya untuk meningkatkan kegiatan serta aktifitas ekonomi. "Tapi syaratnya tidak boleh ada peningkatan kasus," pesannya.

Wiku menyampaikan bahwa banyak daerah utamanya posko di masing-masing kelurahan selama 7 hari terakhir tidak melakukan pelaporan kinerja.

"Interoperabilitas ini sangat diperlukan. Ini masih dalam kondisi kasus terkendali, kalau pas terjadi di Juli-Agustus lalu, akan kuwalahan pemerintah," tukasnya.

Tercatat dalam data Satgas Covid-19, Kab. Lumajang menjadi wilayah yang melakukan pelaporan kegiatan posko desa tertinggi yakni 98,9%. Diikuti Kab. Tuban 96,1%, Kota Surabaya 91,8% dan Kabupaten Madiun 90,2%. Kelimanya menjadi daerah yang unggul dalam pelaporan kinerja di 7 hari terakhir.

Sedangkan untuk pelaporan tingkat kepatuhan prokes, Kota Mojokerto menjadi wilayah yang unggul dalam pelaporan kepatuhan prokes dengan prosentase 100% cakupan. Sedangkan Kota Kediri dan Kota Mojokerto menjadi wilayah terendah dalam pelaporan kepatuhan prokes. (tim)