SURABAYA (BangsaOnline) - Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Timur mengkritik kinerja Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) yang seperti jalan di tempat. Kritik tersebut beralasan, sebab sejak lembaga non struktural itu berdiri lewat Perpres No.27 Tahun 2008 belum ada pembangunan signifikan yang dihasilkan. Bahkan sebaliknya, benturan dan penolakan justru kerap terjadi antara BPWS dengan masyarakat sekitar.
Ketua FPKB DPRD Jatim, Baddrut Tamam menilai kegagalan BPWS itu karena Badan Pelaksana BPWS salah kaprah dalam menjalankan fungsinya di Madura. Sebab konsep yang mereka jalankan adalah melakukan pembangunan di Madura, bukan membangun Madura. Sehingga secara otomatis pembangunan itu mengesampingkan unsur sosiologis dan kultur masyarakat Madura.
"Bagaimana program BPWS bisa berhasil kalau tidak mendapat dukungan masyarakat setempat. Itu karena mereka mengabaikan unsur sosiologis dalam menjalankan program di Madura," sindir anggota Dewan asal daerah pemilihan Madura ini, Jumat (27/3).
Politisi PKB ini bisa memahami kalau nantinya Presiden Jokowi membubarkan BPWS karena dinilai inefisiensi dan tidak efektif dalam melaksanakan program pembangunan dan pengembangan di kawasan Madura. Namun pria yang akrab disapa Tamam itu berharap nantinya ada konsep pembangunan kawasan Madura yang terintegrasi dan sinergis dengan melibatkan Bupati di empat kabupaten dan tokoh masyarakat Madura.
"Tak soal nantinya BPWS mau dibubarkan atau direkstrukturisasi, yang terpenting konsep pembangunan Madura ke depan harus bersinergis dengan tokoh dan masyarakat. Dengan begitu pembangunan tersebut memiliki ruh, bukan sekedar pembangunan fisik semata," tegas Wakil Ketua PW Ansor Jatim itu.
Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengungkapkan pihaknya sedang mengevaluasi sejumlah lembaga non struktural dibawah Presiden yang dianggap kontra produktif. Hasil evaluasi itu nantinya akan diserahkan kepada Presiden dengan opsi dibubarkan atau direksturisasi. Satu diantara lembaga yang masuk evaluasi itu adalah BPWS.
Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
