SURABAYA (BangsaOnline) - Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin menyebutkan, sampai saat ini dana belum cair. Bahkan saat ini masih dilakukan pembahasan dengan pemkot terkait besar nominalnya. Terlebih dengan peraturan UU No 1 tahun 2015, pemilihan Kepala daerah yang hanya satu putaran, seharusnya ada pemotongan sekitar 30 persen.
Lantaran dari dana tersebut sebesar 30 persennya adalah aloksi untuk Pilwali periode kedua. “Iya, untuk kepastian dana Pilwali ini memang sampai saat ini belum ada. Kita juga sekarang sedang menunggu,” terangnya kemarin.
Termasuk soal pemotongan tersebut, menurut Robiyan, hal itu tengah menjadi pembahasan terutama adanya faktor kampanye yang juga dibiayai oleh biaya Pilwali yang dikeluarkan oleh APBD. “Sebab ada kemungkinan besar dana kampanye yang membengkak, sedangkan nilainya berapa belum ada kepastian. Ketentuan itu akan dicantumkan dalam PKPU,” lanjutnya.
Sebagai pelaksana undang-undang yang mengamanatkan Pilwali diselenggarakan Desember, pihaknya kini hanya bisa menunggu PKPU yang kini sedang digodok di pusat. Namun jika dihitung mundur, mulai besok, maka waktu yang tersisa jelang Pilwali hanya delapan bulan saja. Tapi sampai saat ini informasi tentang PKPU yang memuat jadwal tahapan persiapan, dan juga tahapan pencalonan itu belum juga sampai di daerah.
Meski begitu, menurut Robi, hal tersebut tidak akan mengganggu proses Pilwali. Sebab jika berkaca dari Pilwali sebelumnya, prosesnya hanya membutuhkan delapan bulan. “Saya rasa nggak terlalu mepet kok, karena juga pasti mereka juga menghitung waktunya ya. Lagi pula kalau melihat Pilwali sebelumnya, pilwalinya prosesnya sekitar delapan bulan memang,” tandas pria asa Kediri. Hingga saat ini yang dilakukan KPU Surabaya adalah penguatan internal dan juga melakukan rapat setiap satu minggu sekali.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemkot Surabaya menganggarkan dana Pilwali sebesar Rp 100 miliar. Nilai tersebut dialokasikan untuk biaya KPU sebesar Rp 71 miliar, sedangkan sisanya untuk pembiayaan pendukung, seperti keamanan dan sejenisnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Bakesbang Linmas Sumarno membenarkan bahwa dana KPU dari pemkot memang belum cair. Dirinya berkilah bahwa saat ini pihaknya juga menunggu pembicaraan dengan KPU. “Kemarin itu katanya KPU juga mau ada yang dibahas soal anggaran, jadi memang sampai sekarang belum fix anggarannya,” tegasnya.
Dia juga menyebutkan bahwa anggaran tersebut harus mengggu petunjuk teknis yang termuat di PKPU. Sebab kalau tidak berdasarkan PKPU justru bisa menyalahi aturan. Namun ia menjamin bahwa nanti ketika PKPU sudah jadi maka anggaran akan segera diturunkan ke KPU. “Bukan hanya yang untuk KPU saja, tapi juga untuk pelaksana pendukung lainnya. Seperti kepolisian, dan juga TNI,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News