PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Penanganan banjir yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Melainkan juga membutuhkan peran aktif dari perusahaan, kepala desa, dan masyarakat.
Hal ini disampaikan Suyanto, Ketua Asosiasi Kepala Desa Gempol. "Kita akan berkoordinasi dengan semua kepala desa di wilayah Gempol, khususnya desa-desa terdampak banjir, untuk merumuskan format penanganan banjir agar bisa lebih maksimal," jelasnya.
Baca Juga: Posko Siaga Musim Lebaran BPBD Jatim Berakhir Pukul 24.00 WIB Hari ini
Ia menilai, langkah BPBD Kabupatan dengan mendatangkan dua alat berat untuk membersihkan sampah di Sungai Anak Wrati belumlah cukup.
Sebab, penanganan tersebut hanya bersifat kedaruratan dan temporer. Sehingga, bencana banjir bisa terulang kembali bila akar persoalan masih banyaknya saluran primer yang mengalami pendangkalan tidak dinormalisasi.
Senada disampaikan Tokoh Masyarakat Desa Karangrejo, Darto. Ia menilai langkah penanganan banjir di wilayah Gempol dengan mendatangkan alat berat tidak maksimal. Menurutnya, akar persoalan belum ditangani, yaitu buntunya saluran sungai lantaran dibpenuhi sampah. Selain itu, kondisi sungai juga mengami pendangkalan sehingga perlu dilakukan pengerukan
Baca Juga: Banjir Rendam 10 Desa di Kabupaten Pasuruan
"Yang diminta masyarakat itu penanganan riil. yakni normalisasi bukan bantuan nasi bungkus atau sembako,ini kan tidak menyelesaikan masalah," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, banjir menggenangi ratusan rumah penduduk di Desa Legok, Desa Gempol, dan Desa Kejapanan Kecamatan Gempol, beberapa hari lalu. BPBD Kabupatan Pasuruan telah mendatangkan dua alat berat untuk membersihkan rutusan kubik sampah di singai anak Wrati. (bib/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News