Grapeksi saat audiensi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangkalan, Senin (13/6/2022).
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Miris, alokasi anggaran yang besar untuk Dinas Pendidikan Bangkalan tidak mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Zikir dan Selawat. Padahal, rata-rata setiap tahunnya dianggarkan Rp600 miliar.
Hal itu disampaikan Imam Panthor, Ketua Gerakan Pengamat Kebijakan Publik dan Demokrasi (Grapeksi) saat audiensi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangkalan, Senin (13/6/2022).
"Besarnya anggaran Dinas Pendidikan tidak berbanding lurus dengan IPM Bangkalan. Miris IPM Bangkalan berada di posisi degradasi dan terpuruk se-Jawa Timur, dan juga masih banyak kondisi infrastruktur sekolah yang kondisinya buruk," ujar Imam.
Ia meminta banggar mengusulkan kepada Bupati Bangkalan R Abdul Latif Imron Amin agar lokomotif dinas pendidikan (disdik) digeser. Apalagi sudah lama menjabat, bisa saja sudah jenuh sebagai nahkoda Disdik Bangkalan selama ini.
"Karena anggaran yang digelontorkan ke Dinas Pendidikan setiap tahunnya mencapai rata-rata Rp600 miliar per tahun," ungkapnya.
Selain itu, ia berharap Banggar DPRD Bangkalan jeli dan selektif terhadap RAPBD di tahun-tahun mendatang, khususnya yang diusulkan oleh dinas pendidikan.
"Banggar mengunakan fungsi kontrolnya terhadap eksekutif, khususnya untuk Dinas Pendidikan. Untuk anggaran ke depan, tidak mudah meloloskan apa yang dianggarkan oleh Dinas Pendidikan Bangkalan," tegasnya
Ia juga meminta ke Komisi D agar mampu mengontrol anggaran Disdik Bangkalan, karena diberikan anggaran (APBD) yang besar hampir 30 persen.
Imam menambahkan, sebagai nahkoda di dinas pendidikan selama ini tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap dunia pendidikan di Kota Salak ini, baik secara fisik apalagi peningkatan IPM Bangkalan.
"Sebut saja, infrastruktus sarana dan prasarana (sarpas) sekolah banyak yang ambruk dan hancur, tidak meratanya pembangunan fasilitas sekolah dan guru antara di desa dan di kota," imbuhnya.
Ketimpangan infrastruktur sekolah di kota dan di desa itu, Imam menyebut karena ada indikasi masih hubungan keluarga, koneksi, dan nepotisme. "Karena banyak SD di desa atapnya tidak ada. Di sisi lain, di kota SDN sudah menggunakan AC," cecarnya.
H Musawwir mewakili Ketua Banggar DPRD Bangkalan saat menemui Grapeksi, meminta untuk melengkapi data yang valid, agar bisa dilihat dan dikaji bersama-sama.
"Terkait pengeseran atau pemindahan kepala dinas itu menjadi kewenangan Bupati Bangkalan. Terserah bupati mau atau tidak. Walaupun sudah lama tidak diganti, itu menjadi hak prerogatif bupati," ungkapnya.
"Walaupun berapa lama dan selama bupati tetap mengingankan itu, ya siapa yang bisa mengganti. Tidak bisa walaupun dia banyak kasus, bupati tidak berkehendak," tegasnya.
Ketua Komisi D sekaligus anggota Banggar DPRD Bangkalan menjelaskan bahwa peningkatan IPM itu bukan semata-mata dari dinas pendidikan. Ada 3 unsur selain pendidikan, yaitu kesehatan dan standar kehidupan yang disebut ekonomi. "Jadi, ada 3 unsur yang menentukan peningkatan IPM," jelasnya. (uzi/ari)
