BK DPRD Gresik Siapkan Sanksi Pemberhentian untuk Anggota yang Terlibat Pernikahan Manusia-Kambing

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik menggelar rapat membahas pengaduan terhadap dua anggota dewan yang diduga melanggar etika karena terlbat dalam pernikahan manusia dan kambing, Kamis (23/6/2022).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah itu dihadiri seluruh pimpinan dan anggota BK. Yaitu Muhammad Nasir (ketua BK), Mukaromah (wakil ketua BK), Mega Bagus Saputra (sekretaris), serta anggota BK Mustajab dan Abdullah Munir. Juga hadir, Wakil Ketua DPRD Mujid Riduan.

Baca Juga: Heboh Pagar Laut, Dewan Sebut Banyak Industri Sewa Area Pesisir untuk Perluasan Pabrik di Gresik

Nur Saidah menyatakan, rapat BK kali ini untuk membahas pemberhentian sementara Ketua BK Muhammad Nasir.

Menurutnya, pemberhentian sementara Ketua BK tersebut sesuai dengan pasal 26 ayat 3 dan 4 tentang tata cara acara beracara DPRD Gresik.

Lalu bagaimana tanggapan Nasir?

Baca Juga: Sekretaris Komisi III DRPD Gresik Desak DPUTR Perbaiki Jalan Rusak

"Pak Nasir menerima pemberhentian itu," tegas perempuan yang juga Sekretaris DPC Gerindra Gresik tersebut.

Setelah diberhentikan dari jabatan ketua BK, lanjut Nur Saidah, maka Nasir sudah tidak boleh ikut rapat BK. Sebab, yang bersangkutan merupakan teradu.

Sementara Mujid Riduan menjelaskan ada tiga sanksi bagi Anggota DPRD Gresik yang terbukti melanggar Kode Etik. Yaitu sanksi ringan, sedang, dan berat.

Baca Juga: Pasti Berhasil! Tutorial Buat Faktur Pajak Pelunasan Coretax Jika Uang Muka Dibuat di Efaktur 2024

Untuk sanksi ringan berupa teguran secara tertulis. Sementara sanksi sedang berupa pemberhentian dari jabatan ketua BK atau alat kelengkapan DPRD (AKD) lain dan pemindahan ke anggota AKD lain.

Sedangkan sanksi berat berupa pemberhentian sementara dari keanggotaan DPRD Gresik selama 3 bulan.

"Untuk pemberhentian dari keanggotaan DPRD itu sambil menunggu proses hukum dan mekanisme partai," terang Ketua DPC PDIP Gresik ini.

Baca Juga: Fasilitasi Gubernur Terkait Rarperda Gresik Sudah Turun, Pemecahan BPPKAD Tinggal Tunggu Waktu

Sebelumnya, kata Mujid, BK telah melakukan rapat kajian terkait kasus tersebut bersama ahli dari Universitas Narotama Surabaya, Rusdiyanto.

"Ahli menyatakan kasus aduan dua Anggota DPRD Gresik dari Fraksi Nasdem yakni Muhamad Nasir dan Nur Hudi Didin Arianto bisa dilanjutkan diproses oleh BK karena sudah sesuai dengan Tata Tertib (Tatib) DPRD Gresik No. 1 Tahun 2019, dan tata acara beracara DPRD Gresik," bebernya.

Adapun agenda BK selanjutnya adalah menggelar sidang-sidang. "Selanjutnya, sidang memanggil teradu Pak Nasir dan Nurhudi, sebelum BK mengambil keputusan," pungkasnya. (hud/rev)

Baca Juga: Tak Kunjung Diperbaiki Sejak 2024, Ruas Jalan yang Rusak di Gresik Jadi Sorotan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News